BPBD Gunung Kidul mengalokasikan Rp900 juta untuk penanganan krisis air

id krisis air gunung kidul,bantuan air bersih,dampak kemarau

BPBD Gunung Kidul mengalokasikan Rp900 juta untuk penanganan krisis air

Arsip Foto. Warga Gunung Kidul mendapat bantuan air bersih saat musim kemarau menyebabkan krisis air di wilayah tersebuty. (HO Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Gunung Kidul (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalokasikan dana Rp900 juta untuk penanganan dampak krisis air selama musim kemarau tahun 2020.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunung Kidul Edy Basuki di Gunung Kidul, Senin, mengatakan bahwa menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) musim kemarau datang akhir Mei atau awal Juni 2020.

"Berdasarkan pemetaan, hampir semua wilayah bisa terdampak kekeringan. Untuk itu, pada tahun ini kami mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis air sebesar Rp900 juta," kata Edy.

"Anggaran Rp900 juta tahun ini menggunakan APBD Kabupaten Gunung Kidul," ia menambahkan.

Ia mengatakan alokasi dana untuk penanganan dampak krisis air tahun ini meningkat dibanding tahun 2019, ketika alokasi dana untuk keperluan itu nilainya Rp538 juta. Pada musim kemarau 2019, dana yang dialokasikan tidak cukup karena musim kemarau lebih panjang dan dampaknya meluas sehingga pemerintah kabupaten menetapkan status darurat kekeringan.

BPBD, menurut dia, musim kemarau tahun ini akan menyalurkan bantuan air ke wilayah seperti Kecamatan Girisubo, Paliyan, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, dan Panggang.

"Di luar kecamatan di atas telah memiliki armada sendiri dan sudah mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan," katanya.

Camat Tanjungsari Rahmadiyan mengatakan dari tahun ke tahun krisis air hampir selalu terjadi di desa-desa seperti Banjarejo, Kemiri, Kemadang, Ngestirejo, dan Hargosari.

"Desa Banjarejo tahun lalu dropping air dari BPBD Gunung Kidul, sementara penyaluran empat desa lainnya ditangani pemerintah kecamatan," kata Rahmadiyan.

Ia menjelaskan bahwa pada 2019 krisis air yang meliputi sebagian wilayah Tanjungsari cukup parah mengingat penyaluran bantuan air bersih sampai 125 tangki.

Guna mengantisipasi dampak kekeringan tahun ini, pemerintah kecamatan menambah alokasi dana pengadaan bantuan air supaya bisa menyediakan 180 tangki air bersih.

"Kalau sekarang belum ada permohonan bantuan dropping air dari desa, masih aman," katanya.

Pemerintah sudah menganjurkan para petani menyesuaikan pola tanam karena kemungkinan curah hujan rendah pada musim tanam kedua tahun 2020.

"Kami minta kepada petani untuk tidak lagi fokus penanaman komoditas padi pada musim tanam kedua. Lahan bisa dimanfaatkan untuk palawija, kacang hijau, atau kedelai," kata Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul Raharjo Yuwono.