Yogyakarta melanjutkan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Prenggan

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melanjutkan program penataan kumuh di Kelurahan Prenggan yaitu di Kampung Sambirejo dengan anggaran sekitar Rp1,8 miliar dari APBD kota tersebut tahun ini.

“Penataan kawasan kumuh di lokasi tersebut menjadi satu-satunya penataan permukiman kumuh skala kawasan yang dikerjakan tahun ini. Jadi, kami benar-benar fokus di lokasi tersebut,” kata Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta Sigit Setiawan di Yogyakarta, Rabu.

Pekerjaan penanganan kumuh di kelurahan tersebut sudah dilakukan sejak akhir Juni dan diharapkan selesai pada akhir November.

Sejumlah pekerjaan yang dilakukan di antaranya, pembangunan jalan lingkungan tepi sungai, pembangunan pagar pembatas, penerangan jalan umum, perkuatan talut sungai, dan pembangunan IPAL komunal.

Menurut Sigit, kawasan tersebut sebenarnya sudah tidak masuk dalam skor penilaian kawasan kumuh. “Hanya saja, masih ada sedikit pekerjaan rumah di indikator sanitasi,” katanya.

Di kawasan tepi sungai tersebut masih banyak masyarakat yang langsung membuang limbah ke sungai sehingga pada penataan tahun ini dibangun IPAL komunal agar tidak ada lagi limbah yang dibuang langsung ke sungai.

Sigit menyebut, kawasan tersebut pernah ditata menggunakan dana dari APBN pada 2019. “Pekerjaan kami tahun ini hanya menuntaskan saja supaya skor indikator kumuh dari aspek sanitasi menjadi nol,” katanya.

Selain menggunakan dana dari APBD, Sigit menyebut, sudah mengusulkan penanganan kawasan kumuh ke pemerintah pusat untuk dibiayai menggunakan APBN pada tahun ini.

“Tetapi, usulan yang kami sampaikan belum bisa dipenuhi tahun ini karena memang dana yang dibutuhkan cukup besar,” katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta hanya mengandalkan APBD untuk penanganan permukiman kumuh tahun ini sehingga strategi yang dilakukan adalah kolaborasi dengan bidang lain seperti bidang sumber daya air yang membangun drainase.

“Jika saat revitalisasi drainase ditemukan masih ada warga yang membuang limbah ke drainase, maka kami akan melakukan penanganan limbahnya. Harapannya, bisa menurunkan skor indikator kumuh,” kata Sigit.

Selain membangun sejumlah infrastruktur baru untuk mendukung penataan permukiman kumuh, Sigit juga memastikan tetap melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur lain yang sudah terbangun sehingga kawasan kumuh yang sudah ditata bisa tetap terjaga.