Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi bakal berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa soal pemanggilan mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna sebagai saksi persidangan perkara pengadaan helikopter AgustaWestland (AW)-101.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto beranggapan Agus masih ingin tetap menggunakan prosedur militer dalam pemanggilannya itu.
"Apabila memang sudah dalam ambang batas tertentu, tentunya akan kami laporkan lagi kepada Panglima (TNI), karena beliau (Agus Supriatna) kelihatannya minta diperlakukan sebagai militer untuk pemanggilan ," kata Karyoto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/11).
Agus kembali tidak memenuhi panggilan untuk menjadi saksi di sidang lanjutan perkara pengadaan helikopter AW-101, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/11).
Adapun yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut ialah Irfan Kurnia Saleh yang merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang (KCG).
"Terkait persidangan perkara AW-101, memang dari awal banyak kendala secara teknis dan tentunya bahkan kami pimpinan (KPK) juga sudah berkoordinasi dengan Panglima (TNI)," ujar dia.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meminta bantuan TNI AU untuk menghadirkan Agus di persidangan.
"KPK kembali meminta bantuan melalui pihak TNI AU. Saksi tersebut dipanggil untuk hadir pada sidang tanggal 28 November 2022 di PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Rabu (23/11).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK berkoordinasi dengan Panglima soal pemanggilan eks Kasau di sidang
Berita Lainnya
Panglima TNI: Kopassus harus tingkatkan SDM-teknologi alutsista
Selasa, 30 April 2024 13:21 Wib
AHY-Prabowo telah berkomitmen terkait kabinet 2024-2029
Rabu, 24 April 2024 10:23 Wib
Densus 88 menangkap tujuh orang terlibat JI di Sulteng
Rabu, 17 April 2024 15:26 Wib
Gen Z-milenial pilar penentu pengelolaan hutan lestari RI
Senin, 15 April 2024 13:53 Wib
Panglima TNI: KKB di Papua disebut OPM
Kamis, 11 April 2024 6:40 Wib
Prabowo beri wejangan AHY soal kolaborasi
Kamis, 11 April 2024 6:09 Wib
Kehadiran menteri di MK memberi transparansi-akuntabilitas bansos
Selasa, 9 April 2024 2:44 Wib
264 ASN terbukti langgar netralitas Pemilu 2024
Rabu, 3 April 2024 17:46 Wib