Gunungkidul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta meminta perangkat desa/kelurahan untuk melakukan pendataan untuk rumah yang belum layak huni untuk diusulkan mendapatkan bantuan stimulan perubahan swadaya.
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta di Gunungkidul, Senin mengatakan warga kurang mampu akan diintervensi oleh Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP).
"Kami minta data rumah tidak layak huni (RTLH) segera ditindak lanjuti. Ada kucuran dana juga dari dana keistimewaan yang akan digunakan untuk memperbaiki RTLH," kata Sunaryanta disela-sela monitoring bedah rumah program bantuan stimulan perumahan Swadaya (BSPS) di Kalurahan Kedung Keris.
Ia mengatakan RTLH dibedah dengan dana program bantuan stimulan perubahan swadaya (BSPS) yang diberikan masyarakat senilai Rp20 juta.
Target rumah swadaya atau BSPS adalah swadaya masyarakat. Sehingga perlu adanya dukungan keswadayaan dari masyarakat untuk mendukung dana secara swadaya.
"Kami pastikan tidak ada pemotongan dana dari pihak lain. Kucuran dana dipastikan diterima sesuai nominal yang dikucurkan," kata Sunaryanta.
Ia mengatakan berdasarkan data sementara di Kalurahan Kedung Keris terdapat sekitar 100 rumah. Ia berharap RTLH di Gunungkidul lebih layak huni dapat berkembang mewujudkan keluarga yang sehat.
Data penerima program bedah rumah BSPS yakni Padukuhan Kwarasan Wetan 22, Kwarasan Tengah 31 rumah, Kwarasan Kulon 30 rumah. Sementara Padukuhan Pringsurat tujuh rumah, Sendowo Kidul 24, dan Sendoro Lor 20 rumah dan Kedungkeris 22 rumah.
"Kalau masih kurang, warga bisa menggunakan dana pribadi. Kami berharap masyarakat juga gotong royong untuk tenaga," katanya.
Lurah Kedung Keris Rusdi Martono mengatakan program bedah rumah yang digelontorkan dari Kementerian PUPR ini menyasar kepada 156 penerima manfaat di kalurahan tersebut.
“Pengerjaan sudah dimulai sejak September 2022, hingga saat ini masih ada beberapa rumah yang pengerjaannya masih terus dilakukan,” katanya.
Ia mengatakan dana program BSPS yang diberikan masyarakat senilai Rp20 juta. Diberikan pemerintah sebagai stimulan bagi masyarakat dapat digunakan untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp17,5 juta.
“Sisanya Rp2,5 juta untuk upah tukang. Memang penerima manfaat hanya diberikan stimulan. Tapi tidak ada istilah tombok karena untuk biaya memperbaiki rumah sendiri,” katanya.
Berita Lainnya
Israel hancurkan 300 rumah di Jabalia Palestina
Minggu, 19 Mei 2024 18:18 Wib
Sindikasi tekankan solidaritas pekerja untuk akses kepemilikan rumah di Yogyakarta
Minggu, 19 Mei 2024 12:48 Wib
Polisi bongkar rumah industri narkoba, sita jutaan pil PCC di Bogor, Jabar
Sabtu, 18 Mei 2024 13:58 Wib
KPK di rumah adik mantan Mentan SYL sita dokumen-bukti elektronik
Sabtu, 18 Mei 2024 0:46 Wib
Rumah mantan Mentan SYL di Makassar disita
Kamis, 16 Mei 2024 12:50 Wib
RI berpotensi menjadi tuan rumah "World Combat Games 2027"
Senin, 13 Mei 2024 13:37 Wib
Promosikan pariwisata tanah air, Rumah Budaya Indonesia di ianjin, China
Jumat, 10 Mei 2024 0:38 Wib
UB Malang, Jatim, buka Rumah Budaya Indonesia di Tianjin, China
Jumat, 10 Mei 2024 0:20 Wib