Yogyakarta (ANTARA) - Momentum pelaksanaan pemilihan umum tak lama lagi dilaksanakan oleh rakyat Indonesia di tahun 2024.
Seluruh elemen masyarakat diharapkan bisa mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum menyongsong pesta demokrasi berupa pemilihan wakil rakyat baik DPRD, DPR, DPD juga pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu tahun depan.
Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan menegaskan hal tersebut saat sesi dialog dalam forum sosialisasi bersama dengan Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) DIY, Senin, 17/4/2023 di Madu Nusantara Yogyakarta.
"Ada sejumlah strategi penting untuk dijalankan guna mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal pertama jelas terkait pengetahuan dan pemahaman situasi maupun kondisi yang berkembang. Kita perlu budayakan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan tertib masyarakat. Budaya tertib ini penting selalu disosialisasikan, jadi budaya kita semua," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.
Saat sosialisasi Perda Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, hadir juga pemateri dari Korem 072 Pamungkas bersama sejumlah tokoh masyarakat di masing-masing wilayah.
Sosialisasi Perda Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilakukan juga untuk warga di Suryodiningratan, Keparakan, Prawirodirjan dan Panembahan.
"Memahami situasi masa lalu, masa kini maupun pada masa yang akan datang penting sekali berkaitan pengaturan tentang ketertiban umum. Harapan ke depan, upaya penegakkan aturan bisa berjalan baik dengan strategi yang dipahamkan kepada semuanya," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.
Salah satu yang perlu diantisipasi adalah adanya perselisihan jelang pemilihan umum 2024. Melalui edukasi dan sosialisasi nilai-nilai ideologis Pancasila misalnya, ada kesepahaman bagaimana menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat.
"Selain edukasi pendidikan berbasis ideologi Pancasila, konsolidasi pembangunan harus dijalankan untuk atasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan gini ratio DIY yang cukup tinggi. Strategi yang lain yaitu diperlukan adanya konsolidasi regulasi, konsolidasi hubungan antarlembaga, membangkitkan kearifan lokal, fasilitasi ruang terbuka hijau hingga upaya wujudkan keluarga bahagia," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.
Eko Suwanto,Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta menambahkan hal paling dekat momentum Idul Fitri 1444 H, butuh juga perwujudan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
"Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu sesuatu keadaan dinamis. Sambut momentum Idul Fitri 1444 H, kita harapkan pemerintahan daerah dan masyarakat bisa melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan
Di sisi lain, mantan Kepala Satpol PP DIY, Bambang Budi Istiarjo menambahkan mengantisipasi terjadinya gesekan atau konflik menjelang Pemilu 2024 jelas butuh langkah pemetaan kerawanan dan potensi konflik di lingkungan masyarakat.
"Konflik sosial bisa hadirkan benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berdampak luas. Ini perlu dipetakan sejak asal, sebab bisa mengakibatkan ketentraman, ketidakadilan dan disintegrasi sosial. Sehingga menganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional," kata Bambang Budi Istiarjo.
"Harus ada perlindungan warga, upaya penyelesaian masalah sosial perlu didorong. Harus ada langkah pencegahan atas pelanggaran norma sosial dan upaya mengurangi rasa ketakutan guna menciptakan rasa aman dan tenteram," kata Bambang Budi Istiarjo.
Sementara itu, Paur Undang Lahkara Kumrem 072/Pamungkas, Kapten CHK Fatkhul Imam menegaskan untuk mewujudkan ketertiban umum, diperlukan kontribusi dari seluruh pihak.
"Perwujudan keamanan dan ketertiban perlu kontribusi dari berbagai belah pihak. Tugas negara itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Serta memajukan kesehatan dan mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Kapten CHK Fatkhul Imam.
Kepala Subbagian (Kasubag) Umum Satpol DIY, Nugraha Utama Sudarsana mengatakan sosialisasi Perda ketertiban umum akan terus dijalankan menjelang pelaksanaan Pemilu pada 2024 mendatang. Setelah sosialisasi ketertiban umum ini menyasar anggota Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) kali ini dilanjutkan ke kelompok petugas jaga warga.
"Pembinaan periode pertama bagi petugas Satuan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Di bulan Ramadan sampai beberapa bulan ke depan akan diberikan pembinaan kepada jaga warga," kata Nugraha Utama Sudarsana.
Melalui sosialisasi yang melibatkan beberapa pihak baik unsur petugas yang terhubung dengan Satpol PP DIY seperti Satlinmas, Jaga Warga dan masyarakat umum diharapkan bisa tercipta ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di DIY tetap terjaga. Selain itu, lewat dialog intens di masing-masing wilayah bisa terpetakan masalah-masalah krusial yang berpotensi terjadi selama masa jelang Pemilu 2024.
"Sosialisasi bertujuan menghindari ataupun meminimalisasi perilaku gesekan politik antar warga. Unsur Satlinmas kan memang dibentuk oleh pemerintah dan ada satuannya sampai di tingkat desa/kelurahan. Tapi, kalau untuk jaga warga itu kan menjadi pembangkit prakarsa masyarakat untuk ikut menjaga keamanan di lingkungannya," kata Nugraha.
