Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap banyak perusahaan yang tidak mewajibkan karyawannya libur pada hari-H pencoblosan, Rabu (14/2).
Hal tersebut, menurut Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagianyang, membuat banyak kalangan buruh bekerja dan mengabaikan haknya dalam memilih.
"Banyak pekerjaan yang tidak bisa memilih dan kehilangan hak pilihnya karena harus bekerja pada hari penghitungan suara," kata Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Menurut dia, beberapa perusahaan justru memberikan insentif lebih bagi karyawan yang mau tetap bekerja saat libur hari pencoblosan.
Hal tersebut, lanjut dia, membuat masyarakat lebih memilih masuk kerja dengan iming-iming insentif daripada mencoblos di tempat pemilihan suara (TPS).
Saurlin mengatakan bahwa KPU daerah seharusnya berkoodinasi dengan pemerintah setempat atau pihak dinas tenaga kerja agar mau menghimbau seluruh perusahaan meliburkan karyawannya saat hari pencoblosan.
Dengan demikian, kata dia, karyawan dapat dengan leluasa memanfaatkan suaranya untuk memilih presiden hingga calon anggota legislatif.
Ketika ditanya berapa perusahaan yang melakukan hal tersebut dan jumlah karyawan yang tidak bisa memilih sesuai dengan tujuan Komnas HAM, Saurlin belum bisa menjelaskan dengan detail.
"Dari 50 lokasi yang dipantau, ada fakta itu. Akan tetapi, saya belum bisa sampaikan data secara statistik," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Berita Lainnya
Menko sebut Pemerintah susun kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Rabu, 11 Desember 2024 6:56 Wib
Yusril sebut transfer Bali Nine bukan soal kasus melainkan beratnya hukuman
Kamis, 5 Desember 2024 20:09 Wib
Komnas HAM nilai kasus Mary Jane bentuk diplomasi perlindungan warga negara
Jumat, 22 November 2024 12:00 Wib
Lapas Wirogunan dijadikan "role model" pelayanan berbasis HAM
Jumat, 18 Oktober 2024 16:48 Wib
Komnas HAM mendorong pemerintah terus upayakan hapus hukuman mati
Kamis, 10 Oktober 2024 12:07 Wib
Komnas HAM: Direktorat PPA dan PPO Polri sangat dibutuhkan
Jumat, 27 September 2024 12:14 Wib
Dirjen HAM sebut revisi UU SPPA perlu untuk memperjelas aturan bagi ABH
Minggu, 15 September 2024 13:40 Wib
Turki berupaya pulangkan jenazah aktivis HAM yang dibunuh Israel
Minggu, 8 September 2024 15:29 Wib