Bupati Bantul: ASN harus menjadi pengubah dan pembaru

Bantul (ANTARA) - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat harus bisa menjadi pengubah dan pembaru, salah satunya dengan terus melakukan inovasi.

"ASN saat ini haruslah menjadi pengubah dan pembaru, janganlah bekerja hanya untuk melakukan rutinitas semata. Untuk menjadi pengubah dan pembaru, kata kuncinya adalah inovasi," kata Abdul Halim saat melantik dan mengambil sumpah jabatan administrasi dan jabatan fungsional kepada 76 ASN di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.

Bupati menyebutkan satu akronim terpenting dari simbol Satriya yang tersemat di dada setiap ASN di Bantul adalah menjadi seorang birokrat, bukanlah sekadar pekerjaan, melainkan profesi yang menjadi lahan pengabdian.

Selain itu, lanjut dia, juga bukan sekadar pekerja kantoran, melainkan mata air keteladanan.

"Maka, jadilah seorang insan peradaban yang memberi manfaat dan kebaikan. Untuk itu, segera bekerja dan laksanakan tugas dengan baik, benar, dan penuh tanggung jawab," katanya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa pelantikan dan pengukuhan jabatan ini adalah langkah strategis Pemkab Bantul untuk mewujudkan masyarakat daerah ini yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhinneka Tunggal Ika.

Di samping itu, kata dia, dengan pelantikan ini juga untuk mendukung penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Bupati menuturkan bahwa pelantikan ini menjadi sarana kaderisasi sumber daya manusia di masing-masing instansi sehingga ASN mempunyai kewenangan, hak, serta tanggung jawab masing-masing sesuai dengan jabatan yang mereka emban sekarang.

"Maka, jadilah motor-motor penggerak pembangunan," ujarnya.

Abdul Halim berharap kepada mereka sebagai pengampu jabatan, baik struktural maupun fungsional di lingkungan Pemkab Bantul, mampu dan mau menyinergikan semua aktivitas kinerjanya dengan program organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

Bupati mengemukakan bahwa jabatan fungsional berbeda karakteristik dengan jabatan struktural. Jabatan fungsional lebih dituntut kepada kemandirian untuk melaksanakan tugas. Namun, kemandirian ini tidak boleh lepas dari kesatuan yang lainnya, sedangkan karakteristik jabatan struktural berada dalam satu struktural komando dari jenjang satu ke jenjang selanjutnya.

"Menjadi tugas pimpinan masing-masing OPD untuk bisa menyatukan langkah persepsi, dan menyatukan gerak pejabat struktural dan fungsional di instansinya masing-masing," katanya.

Bupati menuturkan bahwa tantangan birokrasi ke depan akan makin berat, terutama untuk menghadapi tuntutan dan harapan masyarakat, sehingga perlu langkah-langkah taktis dan strategis dalam rangka menata, membina, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, harus mawas diri, selalu belajar guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas agar dapat menghadirkan terobosan dan inovasi-inovasi baru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada," katanya.