Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah untuk mengevaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi agar seluruh anak Indonesia bisa mengakses pendidikan yang berkualitas.
"Mutlak sistem PPDB ini harus dievaluasi untuk perbaikan ke depan. Dengan pilihan model PPDB Zonasi, maka PR (Pekerjaan Rumah) utamanya adalah pemerataan mutu dan akses pendidikan," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, evaluasi ini penting untuk mengubah pandangan masyarakat terkait sekolah unggul atau tidak unggul, sekolah favorit dan tidak favorit, sehingga masyarakat tidak perlu berjubel, memaksa, bahkan menghalalkan segala cara untuk menyekolahkan anak di sekolah yang dianggap unggul atau favorit.
Selanjutnya, kata dia, perlu secepat mungkin memetakan potensi anak yang akan mengakses jenjang pendidikan tertentu, sehingga akan terbaca kemampuan daya tampung peserta didik setiap daerah.
Ia mengatakan pemetaan tersebut penting untuk memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan sesuai pada fase tumbuh kembang mereka.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPAI minta pemerintah segera evaluasi PPDB Zonasi
Berita Lainnya
Forpi Kota Yogyakarta memantau PPDB jalur zonasi radius SMP negeri
Senin, 24 Juni 2024 16:40 Wib
Bantul memberlakukan lima zona dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi
Minggu, 2 Juni 2024 21:21 Wib
Bantul mengubah persyaratan PPDB jalur zonasi cegah praktik numpang KK
Minggu, 2 Juni 2024 15:14 Wib
Capres-cawapres kampanye terbuka di luar jadwal zonasi ditegur KPU RI
Selasa, 23 Januari 2024 2:15 Wib
Bawaslu Kulon Progo-DIY temukan 1.000 APK langgar zonasi
Sabtu, 6 Januari 2024 12:24 Wib
Bawaslu Gunungkidul menertibkan 2.423 APK melanggar aturan zonasi
Kamis, 28 Desember 2023 13:15 Wib
2.423 APK peserta pemilu di Gunungkidul langgar zonasi
Jumat, 22 Desember 2023 16:29 Wib
Ombudsman DIY menyiapkan instrumen antifraud PPDB zonasi
Selasa, 12 Desember 2023 18:59 Wib