KPU Kulon Progo lakukan coklit data pemilih pilkada hampir 40 persen

id Pantarlih,Coklit,Pilkada 2024,Kulon Progo,KPU Kulon Progo

KPU Kulon Progo lakukan coklit data pemilih pilkada hampir 40 persen

Ketua KPU Kulon Progo Budi Priyana. (ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai 24 Juni sampai 1 Juli telah menyelesaikan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2024 sebanyak 140.869  atau 40 persen dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Ketua KPU Kulon Progo Budi Priyana di Kulon Progo, Selasa, mengatakan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan DPT Pemilu terakhir sejumlah 348.412 pemilih.

"Untuk minggu pertama ini, sebanyak 140.869 pemilih atau 40 persen data pemilih terakhir yang telah dilakukan coklit," kata Budi.

Ia mengatakan pihaknya optimistis coklit data pemilih selesai sebelum 24 Juli. Petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) sebanyak 1.383 pantarlih ini akan bekerja di 753 TPS.

"Kami yakin selesai sebelum 24 Juli 2024," katanya.

Budi mengatakan dalam satu TPS ada yang satu orang petugas pantarlih, ada juga dua orang.

"Adapun ketentuannya, jumlah pemilih dalam satu TPS ada 400 pemilih ke atas ada dua pantarlih, sedangkan jumlah pemilihnya di bawah 400 orang hanya satu pantarlih," katanya.

Dia mengatakan  pantarlih ketika bekerja dibekali dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Tugas pantarlih adalah melakukan coklit nama-mana yang terdata dalam DP4 benar adanya ada di wilayah kerja mereka.

Pantarlih bisa jadi ketika ada warga di wilayah TPS yang belum terdaftar sebagai pemilih, maka pantarlih berkewajiban memasukkan warga yang belum terdaftar sebagai pemilih.

"Harapannya, warga yang memiliki hak pilih benar-benar terdaftar, sedangkan yang tidak memenuhi syarat seperti meninggal dan menjadi anggota TNI/Polri dicoret dari daftar pemilih," katanya.

Menurut dia, kendala yang dihadapi petugas pantarlih yakni pada saat pencoklitan pada jam kerja susah menemui masyarakat.

"Kendala di lapangan salah satunya adalah penyesuaian jadwal kunjungan pantarlih dengan kesibukan pemilih," katanya.