Komisi A DPRD DIY: Yogyakarta butuh hutan kota

id DPRD DIY,Eko Suwanto

Komisi A DPRD DIY: Yogyakarta butuh hutan kota

Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto (Istimewa)

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan Yogyakarta membutuhkan zona resapan air hujan berupa hutan kota untuk memenuhi kebutuhan udara bersih, ketersediaan air, dan menjaga ekosistem lingkungan hidup perkotaan.

"Prinsipnya penting selalu pertahankan lahan pertanian yang tersisa di DIY. Jangan sekedar berlomba investasi, harus ada komitmen buat hutan kota di Yogyakarta," kata Eko di Yogyakarta, Minggu. 
 
Berbicara dalam forum "Ngobrolin Jogja" di Tribun Jogja dengan tema Jogja Nandur, turut hadir Kepala BPBD DIY, Noviar Kahar. Di dalam perbincangan hadir isu utama bagaimana tetap mempertahankan lahan dan perhatikan pentingnya jaga ruang resapan dan penetapan zona pohon sebagai hutan kota atau ruang publik terbuka.

Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta ini menyatakan Yogyakarta sebagai kota destinasi wisata tentu tetap butuh udara dan air bersih. Problema yang ada, lahan yang tersedia untuk tanaman pangan makin berkurang karena alih fungsi lahan yang terjadi, sekitar 200 ha lahan per tahun.

"Jogia hari ini jadi pusat tujuan wisata, kualitas air, oksigen penting. Kita harus ingatkan tidak serta merta investor diterima kalau  tidak perhatikan aspek lingkungan hidup," kata Eko Suwanto, alumnus Magister Ekonomi Pembangunan UGM ini.

Dicontohkan, dengan luasan wilayah yang tak jauh berbeda, di Blitar ada kawasan perkebunan buah belimbing milik pemerintah kota. Hasil kebun belimbing bisa menjadi sumber perekonomian masyarakat.

Noviar Kahar, Kepala BPBD DIY menyatakan pemerintah DIY memang telah memiliki perangkat aturan berkaitan dengan upaya kendalikan alih fungsi lahan yang terjadi. Mengutip kajian dari UGM, ada penelitian bahwa hingga 2048, DIY sudah tak bisa produksi beras lagi karena alih fungsi lahan, jika tak dikendalikan.

"Produksi pertanian tak bisa lagi ekstensifikasi lahan, petani butuh teknologi guna tingkatkan hasil produksi. Nah ini harus jadi perhatian. Belum lagi soal pilihan ekonomi, pilih tanam tanaman pangan atau tanam bangunan nilai ekonomi yang didapatkan berbeda jauh, ini tantangan kita," kata Noviar Kahar.

Berkaitan dengan datangnya musim kemarau, masyarakat diingatkan agar bisa  mengikuti dan sesuaikan kondisi perubahan iklim. 

"Petani kita ingatkan untuk pahami betul, situasi sekarang ada perubahan iklim, sesuai prakiraan musim kemarau sudah datang, jadi harus sesuai kan kondisi alam untuk bercocok tanam," kata Noviar Kahar Kepala BPBD DIY.