Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendorong daerah segera beralih dari sistem manual ke digital guna memperkuat layanan publik yang lebih baik.
"Transformasi digital dipandang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam hal ini, kami berusaha menemukan cara-cara yang lebih cepat mengakselerasi transformasi layanan publik yang masih manual ke digital di daerah untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, penerapan digitalisasi di daerah dapat memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan kecepatan proses layanan, pengelolaan data yang lebih transparan, dan kemudahan akses bagi masyarakat.
Sistem digital juga dapat memungkinkan pemerintah daerah (pemda) lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, hingga meminimalkan risiko kesalahan dalam pelayanan. Upaya ini dinilai efektif meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Hal yang bisa dirasakan kepala daerah dari adanya digitalisasi adalah gejolak masyarakat itu jadi lebih terkendali, demonstrasi, ketidakjelasan informasi dan sebagainya yang menimbulkan gejala di masyarakat itu masih banyak terjadi di daerah-daerah yang belum menerapkan digitalisasi yang lebih baik," terangnya.
Sementara itu, anggota Ombudsman Republik Indonesia Dadan S. Suharmawijaya mengungkapkan mengejar efektivitas dan efisiensi dalam layanan publik melalui digitalisasi tidak boleh mengabaikan aspek keamanan.
Salah satu pelajaran penting yang diambil dari insiden kebocoran data di Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu adalah bahwa keamanan digital harus menjadi prioritas dalam setiap langkah transformasi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BSKDN dorong daerah segera beralih dari sistem manual ke digital
