DJPB DIY sosialisasi meningkatkan literasi masyarakat tentang APBN

Sleman (ANTARA) - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta menggandeng UPN Veteran Yogyakarta melaksanakan sosialisasi meningkatkan literasi masyarakat tentang APBN dan keuangan negara di tengah kondisi global dan nasional yang penuh dinamika.

"Salah satu pemangku kepentingan yang dinilai krusial untuk dilibatkan dalam program-program tersebut yakni akademisi dan perguruan tinggi," kata Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta dalam kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2024 di Ruang Seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Sleman, Kamis.

Ia mengatakan ini merupakan kerja sama perdana Kanwil DJPb DIY dengan perguruan tinggi pada bidang tersebut. Dan pada kesempatan ini, UPN Veteran Yogyakarta menjadi pihak pertama yang diajak dalam kolaborasi tersebut.

"Ini adalah kolaborasi lengkap jajaran Kemenkeu Satu dengan akademisi dan perguruan tinggi. Dan kerja sama ini pertama kali dilakukan dengan UPN. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan jajaran yang berkenan memfasilitasi kami dalam kolaborasi untuk menyiarkan lebih luas tentang literasi keuangan negara terutama APBN," kata Agung.

Selain lingkup Kemenkeu Satu DIY, acara diseminasi ini juga dihadiri oleh pemangku kepentingan di bidang moneter yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta sejumlah perbankan. Salah satu program yang akan diwujudkan yakni "APBN Corner" di lingkungan UPN Veteran Yogyakarta.

"Kami berharap MoU ini bukan hanya sekadar formalitas, tujuannya agar civitas akademika di UPN mendapatkan literasi informasi yang lengkap tentang keuangan negara terutama aspek fiskal dari Kemenkeu untuk kemudian disebarluaskan ke khalayak. Ke depan, kami juga berharap ada APBN Center yaitu suatu fasilitas di UPN Yogyakarta yang memberikan informasi lengkap tentang APBN, termasuk di dalamnya ada penerimaan pajak, ada Bea Cukai juga, tentang aset serta perbendaharaan negara," kata Agung.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb DIY juga menyampaikan pentingnya semua pihak untuk mengawal APBN agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Apalagi APBN selama ini selalu hadir di tengah kegiatan masyarakat untuk menstabilkan perekonomian serta menyokong daya beli masyarakat.

"Selalu ada pertanyaan kenapa kita dipungut pajak. Coba bayangkan jika negara tidak memiliki pendapatan maka tidak ada subsidi yang gunanya untuk menstabilkan ekonomi, menyokong produksi, kemudian mendukung daya beli masyarakat. Kehadiran APBN tentu mendongkrak pertumbuhan ekonomi," katanya.

Agung mengatakan perlu diketahui bahwa APBN pada 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun dan yang masuk ke DIY sekitar Rp25 triliun dan serapannya sudah mencapai 61,37 persen.

"Tentu ini bukan angka yang kecil dan harus dikawal oleh semua pihak," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UPN Yogyakarta Hendro Widjanarko menyampaikan apresiasinya atas kerja sama dengan Kanwil DJPb DIY dalam meningkatkan literasi APBN. Menurutnya hal ini penting sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, dinamika lingkungan strategis regional dan global selalu membawa implikasi langsung maupun tak langsung sehingga akan mempengaruhi ekonomi Indonesia.

Saat ini perhatian dunia adalah perubahan iklim yang telah menimbulkan bencana di berbagai belahan dunia. Kebijakan fiskal sebagai alat pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu disusun secara efektif dan diharapkan mampu meningkatkan perbaikan kualitas indikator-indikator ekonomi makro sekaligus kesejahteraan di daerah.

"Keduanya menjadi indikator kesuksesan sasaran pembangunan dalam konteks nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045," kata Hendro.