Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani mengatakan jumlah komisi yang ada di DPR sebagai alat kelengkapan dewan nantinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan nomenklatur pemerintahan mendatang.
"Tentu saja kemudian DPR akan menyesuaikan berapa, kemudian kebutuhan untuk menyesuaikan, disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kementerian yang akan ada," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Puan mengatakan DPR sedang mengkaji penambahan komisi untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian yang diisukan akan bertambah pada pemerintahan periode 2024–2049.
Menurut Puan, DPR akan mematangkan jumlah komisi yang akan ditambah setelah Presiden Terpilih Prabowo Subianto mematangkan pula penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahannya mendatang.
"Sudah dikaji. Kami akan matangkan nanti setelah kemudian presiden terpilih nantinya mematangkan. Kira-kira berapa kementerian yang kemudian akan dipertimbangkan dan dipastikan berapa kebutuhannya," ujarnya.
Dia memastikan penambahan komisi di DPR akan dilakukan secara musyawarah sekaligus mufakat serta sesuai dengan mekanisme yang ada.
Sebelumnya, Rabu (25/9), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa penambahan komisi di DPR akan paralel dengan penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan mendatang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua DPR: Jumlah komisi akan menyesuaikan penambahan kementerian
Berita Lainnya
Puan: Pengalaman Bambang Pacul mumpuni di DPR untuk pimpin MPR
Kamis, 3 Oktober 2024 14:13 Wib
Jokowi segera sampaikan nama calon pimpinan-dewas KPK ke DPR
Rabu, 2 Oktober 2024 5:38 Wib
Puan Maharani kembali ditetapkan menjadi Ketua DPR untuk 2024-2029
Selasa, 1 Oktober 2024 19:12 Wib
Ketua Komisi II DPR RI akui Kementerian ATR/BPN jadi mitra kerja paling akrab
Senin, 30 September 2024 22:30 Wib
PDIP sebut Puan Marahani calon tunggal untuk Ketua DPR selanjutnya
Senin, 30 September 2024 18:58 Wib
Pansus berharap Kemenag diisi figur yang lebih kompeten kelola haji
Senin, 30 September 2024 14:52 Wib
Puan klaim DPR telah bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan nasional
Senin, 30 September 2024 14:47 Wib
Pansus Angket Haji merekomendasikan revisi UU Haji
Senin, 30 September 2024 13:29 Wib