Bantul luncurkan Sekretariat PPNS pusat koordinasi penegakan perda

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai pusat koordinasi dan dukungan para penyidik dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya.

"Saya harap dengan adanya sekretariat ini dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh unsur PPNS, sehingga kinerja PPNS dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah akan semakin optimal," kata Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul Adi Bayu Kristanto pada peluncuran Sekretariat PPNS di Bantul, Rabu.

Sekretariat PPNS tersebut menempati Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul.

Menurut dia, profesionalisme dan integritas merupakan hal penting dalam penegakan hukum. Profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai Penyidik PNS adalah untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

"Penegak hukum yang profesional dan berintegritas akan menjadi ujung tombak penegakan hukum yang berkeadilan," kata Pjs Bupati.

Lebih lanjut dia mengatakan, hadirnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat.

Selain itu, kata dia, juga untuk mewujudkan kemandirian daerah yang dibentuk berasaskan perundang-undangan yang memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan berwawasan pada lingkungan dan budaya.

Oleh karena itu, lanjut dia, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ini harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan tentram.

"Besar harapan, keberadaan PPNS ini dapat menjadikan aparatur pemerintah daerah yang tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan menjunjung tinggi integritas dalam mengabdi kepada publik untuk mewujudkan Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan," kata Bayu.