Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Teni Widuriyanti menyampaikan bahwa kemajuan pembangunan nasional sangat ditentukan kinerja pembangunan di daerah, serta pentingnya inovasi kebijakan di tengah penataan ulang alokasi anggaran.
“Sumber pertumbuhan pembangunan nasional ada di daerah. Jika daerah tidak berprogres, maka cita-cita pembangunan secara nasional tidak akan tercapai. Efisiensi anggaran bukan alasan untuk menghentikan program dan kegiatan. Justru diperlukan inovasi kebijakan agar pemerintah pusat dan daerah terus bertransformasi dan bergerak secara kolaboratif,” ucapnya dalam agenda Knowledge Sharing Pembangunan Daerah serta Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Penghargaan Khusus Tahun 2025, dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah atas prestasi dalam perencanaan dan kinerja pencapaian pembangunan, Bappenas memberikan PPD.
Agenda ini diharapkan pula menjadi wadah bagi Pemda untuk menampilkan perencanaan yang konsisten, komprehensif, tersinergi antara perencanaan pusat dan daerah, dengan menonjolkan program unggulan masing-masing daerah.
Penerima PPD Tahun 2025 Kategori Pemerintah Provinsi peringkat pertama hingga kelima secara berurutan diraih Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara.
Daerah terbaik Kategori Pemerintah Kabupaten secara berurutan adalah Kabupaten Temanggung, Kabupaten Bantul, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sidoarjo.
Sementara itu, Kategori Pemerintah Kota diraih oleh Kota Depok sebagai terbaik pertama, diikuti Kota Magelang, Kota Palu, Kota Malang, dan Kota Yogyakarta.
Penghargaan khusus juga diberikan kepada daerah dengan progres perencanaan tertinggi pada Daerah Otonom Baru, yakni Provinsi Papua Pegunungan, progres perencanaan tertinggi Kategori Kabupaten adalah Kabupaten Bone Bolango, serta progres perencanaan tertinggi Kategori Kota ialah Kota Kupang.
“Pelaksanaan PPD 2025 berlangsung di tengah transisi pemerintahan dan efisiensi anggaran. Meski dihadapkan pada berbagai perubahan, evaluasi, pengendalian, dan kinerja pembangunan daerah tetap harus kita kawal bersama. Ke depan, PPD akan diperkuat secara lebih komprehensif dan selaras dengan program pemerintah, serta kepala daerah terpilih,” kata Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bappenas: Kemajuan nasional ditentukan kinerja pembangunan daerah
