Pengamat: oposan harus berorientasi bangun pemerintahan

Yogyakarta (Antara Jogja) - Munculnya kubu oposan pada pemerintahan mendatang harus memiliki peran positif memberikan kritik membangun, bukan penghambat laju pemerintahan, kata pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tulus Warsito.

"Munculnya kubu oposan merupakan bentuk kemajuan demokrasi yang positif. Sehingga kemunculannya berfungsi sebagai kontrol, bukan penghambat," kata Tulus di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, keberadaan oposisi diperlukan untuk menghantarkan kemajuan setipa peran pemerintahan.

"Tidak seperti zaman Presiden Soeharto yang antioposisi sehingga terjebak sikap otoritarianisme. Meski demikian perlu ada keseimbangan," kata dia.

Sementara itu, dia menilai, gerakan oposisi yang kemungkinan akan muncul pada pemerintahan baru mendatang jusdapat berbentuk semacam "kabinet bayangan", seperti yang terjadi di Australia saat terpilihnya perdana menteri baru.

"Kabinet bayangan (shadow government) di Australia selalu dibentuk oleh partai oposisi, dengan manuver politik tidak main-main seperti yang selama ini terjadi di Indonesia," kata dia.

Kemungkinan itu, didasarkan pada perolehan kemenangan pemerintahan terpilih, yang unggul tipis di bawah 10 persen terhadap kubu Prabowo Subianto yang didukung sejumlah parpol yang tergabung dalam koalisi merah putih.

"Selisih perolehan suara yang begitu tipis, diperkirakan mendorong munculnya kelompok atau gerakan oposisi yang semakin konstruktif," kata dia.

Mengimbangi kemungkinan itu, menurut dia, pemerintahan Joko Widodo -Jusuf Kalla perlu membentuk komisi khusus yang bertugas merespons reaksi pihak oposan yang diperkirakan akan lebih konstruktif.

Komisi khusus yang bertugas merespons reaksi pihak oposan penting dibentuk mengingat potensi kubu oposisi pada pemerintahan mendatang lebih besar yang kemungkinan terbentuk dari partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto.

Adapun komisi atau kelompok kerja tersebut, menurut dia, dapat melibatkan sejumlah pakar atau akademisi yang ada di Indonesia.

"Komisi tersebut dapat melibatkan tim kepakaran, ilmuwan atau akademisi dari berbagai latar belakang dari berbagai perguruan tinggi yang mampu merespons kritik oposan dari berbagai sektor," kata Tulus.

Di DPR Koalisi Merah Putih didukung oleh lima partai politik yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PPP dan PKS dengan jumlah perolehan 292 kursi.

Sementara pasangan Jokowi-JK hanya didukung empat parpol, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura dengan total memiliki 207 kursi. Adapun Partai Demokrat memperoleh 61 kursi

DPR. Demokrat sebelumnya sudah menyatakan akan menjadi penyeimbang setelah pemerintahan SBY-Boediono berakhir.

(KR-LQH)