BKM harapkan penanggulangan kemiskinan tidak terpengaruh politik

Yogyakarta (Antara Jogja) - Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat  Kota Yogyakarta berharap program dan kebijakan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah tidak terpengaruh oleh tahun politik menjelang Pemilu 2014.

"Jangan sampai bantuan untuk penanggulangan kemiskinan itu salah sasaran hanya karena ada faktor politis," kata Wakil Ketua Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Yogyakarta Yusron Ahmadi di sela-sela pertemuan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perlu bersikap tegas apabila memperoleh permintaan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan saat tahun politik untuk mengalihkan atau menggunakan bantuan pengentasan kemiskinan tersebut untuk keuntungan pribadi.

"Intinya, SKPD-SKPD itu harus kompak dan berani menolak apabila menemui hal-jal semacam itu," katanya.

Yusron mengatakan, tidak adanya basis data mengenai penerima bantuan penanggulangan kemiskinan menyebabkan bantuan atau program tersebut bisa berpindah tangan bahkan ada masyarakat yang bisa menerima bantuan berulang kali dari program yang berbeda-beda.

"Setiap SKPD ingin menjadi `leading sector` untuk memberikan bantuan penanggulangan kemiskinan. Jika setiap SKPD bisa menerapkan sistem seperti permainan sepak bola, tentu bantuan akan lebih merata," katanya.

Selain itu, lanjut dia, data kemiskinan yang ada saat ini sangat beragam dengan indikator penyusunan yang berbeda-beda. "Seharusnya, data kemiskinan cukup satu saja yang disusun oleh instansi yang ditunjuk sehingga tidak membuat rancu," katanya.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sejak 2009 hingga 2011 terjadi penurunan angka kemiskinan yaitu 15,13 persen menjadi 14,28 persen dan turun menjadi 12,39 persen.

Namun, angka kemiskinan pada 2012 mengalami kenaikan menjadi 15,95 persen karena terjadi perubahan paramater dalam perhitungan yaitu sasaran penduduk dan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial disesuaikan ddngan kemampuan penganggaran di Kota Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan akan mengawal pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh SKPD.

"SKPD perlu melakukan sinergi agar program pengentasan kemiskinan berjalan dengan baik dan saling mendukung satu sama lain," katanya.

Mengenai meningkatnya tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta pada 2012, Haryadi mengatakan, bahwa data tersebut bukan diartikan jumlah kemiskinan meningkat namun, cakupan sasaran warga yang memperoleh jaminan lebih luas sesuai kemampuan anggaran.
(E013)