Disdikpora berharap alkap DPRD segera terbentuk

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum bisa melakukan pengadaan buku Kurikulum 2013, karena APBD Perubahan belum ditetapkan akibat belum terbentuknya alat kelengkapan DPRD.

Sekretaris Disdikpora Gunung Kidul Bahron Rasyid di Gunung Kidul, Minggu, mengatakan belum terbentuknya alat kelengkapan (alkap) di DPRD Gunung Kidul menyebabkan rencana pembelian buku Kurikulum 2013 senilai Rp6,8 milar yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 belum bisa terlaksana.

"Mau bagaiamana lagi, kami hanya bisa berharap bisa diselesaikan secepatnya, jangan sampai kasus 2010-2011 terulang," kata Bahron.

Ia mengatakan pengadaan buku Kurikulum 2013 menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dalam APBD Perubahan 2014.

Sedangkan pengadaan buku ajar 2013 terbagi dalam dua termin, yakni pengadaan buku pada semester pertama dan kedua. "Termin pertama kementerian yang bertanggung jawab, kedua pemkab diberi kewenangan mengadakan buku-buku tersebut," katanya.

Namun demikian, pihaknya optimistis pengadaan buku itu diselesaikan tepat waktu. Meski memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan, namun Disdikpora hanya mengurusi masalah nilai kontrak.

"Kami hanya mengurusi masalah berapa jumlah buku yang akan dicetak, dan berapa total nilai kontrak dengan pemenang tender. Sementara masalah lelang pusat yang mengatur," kata Bahron.

Terpisah, anggota DPRD Gunung Kidul dari Fraksi PAN Dodi Wijaya mengakui dewan belum bisa maksimal saat ini. Sebab, alkap sampai sekarang masih belum bisa dibahas. "Alkap merupakan faktor terpenting agar dewan bisa bekerja," katanya.

Ia mengakui draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Penempatan Anggaran Sementara(KUA-PPS) APBD Perubahan 2014 sudah berada di meja masing-masing anggota dewan. "Sudah ada, tetapi belum bisa bekerja karena alkap belum terbentuk," kata Dosi.

(KR-STR)