Pemkab berharap legislatif miliki kinerja tinggi bagi kemajuan Bantul

id Bupati Bantul ,Lembaga legislatif ,Kemajuan daerah

Pemkab berharap legislatif miliki kinerja tinggi bagi kemajuan Bantul

Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Abdul Halim Muslih (ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berharap bahwa anggota legislatif atau dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lebih memiliki kinerja tinggi dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah ini.

"Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan legislatif kita yang baru ini akan lebih berkinerja lebih tinggi, untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Bantul, sinergi eksekutif dan legislatif itu kunci bagi kemajuan daerah," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menanggapi penetapan calon anggota DPRD di Bantul, Selasa.

Menurut dia, lembaga legislatif yang di dalamnya terdapat wakil rakyat tersebut adalah mitra pemerintah, unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka dari itu, antara legislatif dan eksekutif harus bersinergi untuk menghadapi tantangan di masa depan.

"Diperlukan sinergi untuk menyelesaikan problem problem publik, dan itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh lembaga eksekutif saja, karena memang pemerintah daerah itu terdiri dari dua unsur, yaitu legislatif dan eksekutif," katanya.

Bupati mengatakan, partai politik yang menempatkan wakil rakyat di legislatif ini sesungguhnya punya tujuan yang sama, partai politik dilahirkan, diciptakan untuk mewujudkan kemajuan negara, kemajuan daerah, dan untuk menyelesaikan problem daerah.

"Maka sudah sepatutnya jika saya sebagai bupati melakukan komunikasi politik untuk menyamakan persepsi Bantul itu mau kita apakan, ada hal-hal dasar yang mesti kita sepakati, kalau tidak sepakat dalam semua hal nanti daerah yang dikorbankan," katanya.

Menurut dia, terdapat hal mendasar yang harus disepakati bersama dalam mendukung pembangunan untuk kemajuan daerah, seperti angka kemiskinan yang harus diturunkan, angka pengangguran harus ditekan, sampai pada persoalan sampah yang harus diselesaikan.

"Konsekuensinya ini membutuhkan dukungan legislatif, jadi ketika eksekutif menyampaikan rancangan APBD, rancangan program tolong ini sepakati sebagaimana prinsip dasar kita di dalam membangun daerah. Itu hal hal mendasar yang memang semua partai harus sepakat," katanya.