Masyarakat Kulon Progo diharapkan siap menerima perubahan

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan masyarakat menyiapkan diri menerima perubahan karena dalam waktu dekat daerah ini, khususnya wilayah lingkar bandara akan menjadi metropolitan.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kulon Progo Taufiq Prihadi di Kulon Progo, Senin, mengatakan adanya megaproyek bandara, jalan jalur lintas selatan (JJLS), Pelabuhan Tanjung Adikarto, dan pengolahan pasir besi menjadikan Kulon Progo sebagai kabupaten metropolitan.

"Untuk itu masyarakat harus siap menerima perubahan tersebut dan harus sanggup bersaing sehingga tidak hanya sebagai penonton tetapi bisa ikut menjadi pemain," kata Taufiq.

Menurut dia, masyarakat harus bisa merencanakan kebutuhannya untuk menjadi daya dukung bandara, jangan hanya menjadi penonton, harus menjadi pemain.

"Untuk itu perencanaan harus melihat kedepan, kreativitas dan inovasi sangat diperlukan," kata Taufiq.

Ahli perencanaan desa pada Lembaga Strategi Nasional Syarif Arifait mengatakan bahwa konsekuensi dari pembangunan adalah berdampak pada sosial dan budaya masyarakat setempat. Untuk itu masyarakat harus mampu untuk menanggulanginya.

Menurut dia, masyarakat harus bergeliat berubah untuk menangkap peluang yanga ada, hal ini bisa dilakukan jika perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan kebutuhan warganya, bukan berdasarkan keinginan apalagi keinginan segelintir perangkat desa.

"Desa harus mengetahui potensi desanya, kemudian menyusun perencanaan sesuai dengan potensi yang dimiliki desa tersebut kemudian ditetapkan menjadi Perdes. Hal itu dilakukan dengan benar maka akan lebih mudah untuk membangun desa dan potensi yanga ada akan semakin berkembang dengan baik," kata Syarif.

Sementara itu, Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati mengatakan pembangunan dan kemajuan desa dimulai dari sisi perencanaan yang baik, inivatif dan kreatif serta sesuai dengan potensi desa masing-masing.

"Selain itu juga untuk menghindari terjadinya anggaran ganda dalam pembangunan di desa, sehingga tidak menjadi temuan BPK," katanya.

(KR-STR)