APBD Kulon Progo 2019 diproyeksikan Rp1,27 triliun

id Bupati Kulon Progo,APBD

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kulon Progo DIY (Foto Antara/Mamik)

Kulon Progo, 30/7 (Antara) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 mencapai Rp1,27 triliun dengan delapan agenda utama pembangunan.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Senin, mengatakan APBD senilai Rp1,27 triliun itu terdiri atas belanja tidak langsung Rp685,821 miliar dan langsung Rp586,282 miliar.

"Tema pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2019 adalah mewujudkan pertumbuhan daerah melalui pembangunan manusia seutuhnya dan pemerataan pembangunan," katanya saat menyampaikan Nota Pembahasan KUA-PPAS 2019 di DPRD Kulon Progo.

Untuk itu, kata Hasto, APBD 2019 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi daerah, peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dan peningkatan profesionalisme pelayanan publik.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, maka kebijakan pendanaan pembangunan berorientasi pada kinerja dengan mengedepankan efisien dan efektivitas, serta secara nyata dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan program pembangunan 2019 merupakan perencanaan yang sangat strategis karena pemkab harus menyinergikan program kegiatan daerah dengan program prioritas nasional di Kulon Progo.

Program prioritas nasional tersebut, yakni Bandara Internasional Yogyakarta dan Kawasan Strategis Pembangunan Nasional Borobudur.

"Program daerah yang perlu disiapkan, yakni infrastruktur pendukung bandara dan KSPN Borobudur, penyiapan SDM untuk memenuhi kebutuhan kerja, pembangunan rumah sakit berstandar pelayanan internasional, dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal," katanya.

Dia juga mengatakan program prioritas yang diproyeksikan pada 2019, yakni pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung kawasan pusat pertumbuhan, dalam hal ini kawasan tambang dan pariwisata, penyusunan rencana induk Perkotaan Wates baru, pembangunan atau rehabilitasi pasar rakyat.

Selanjutnya, melanjutkan pembangunan Pasar Hewan Terpadu Pengasih, relokasi SD Percobaan 4, SD Negeri 2 Wates, SD Negeri Terbahsari Tahap II dan Pembangunan Gedunh SMP Negeri Wates dalam rangka penataan Alun-alun Wates.

Dukungan terhadap Kulon Progo Smart City berupa pembangunan jaringan fiber optik (FO) dan data center, serta pembangunan command room dan learning center, melanjutkan pembangunan RSUD Wates untuk mewujudkan rumah sakit bertaraf pelayanan internasional. Terakhir, program dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari pemberian stimulan RTLH, bantuan lantainisasi, bantuan jambanisasi, bantuan sambungan listrik, dan air bersih kepada keluarga miskin.

"Kami mengharapkan progam ini mendapat dukungan dari anggota legislatif dan masyarakat Kulon Progo," harapnya.

Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengatakan proyeksi APBD 2019 sebesar Rp1,27 triliun belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Total APBD 2019 dari proyeksi pemkab ditambah DAK sebesar Rp1,5 triliun.

Ia menilai program prioritas pemkab masih belum jelas, khususnya program kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kami berharap anggaran pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra Muridna mempertanyakan program Bendah Menoreh dan pembangunan Taman Kerajaan Nusantara.

"Selama ini, bupati selalu berbicara Bedah Menoreh dan pembangunan Taman Kerajaan Nusantara diberbagai kesempatan. Tapi sampai saat ini belum ada realisasinya, masih terbatas wacana dan wancana," katanya.

(T.KR-STR)
Pewarta :
Editor: Sutarmi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar