Pemkab diminta naikkan honor kader posyandu

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pemerintah setempat meningkatkan honor kader penggerak posyandu di wilayah ini.

Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo Suharto di Kulon Progo, Senin, mengatakan kesejahteraan kader posyandu di wilayah ini sangat tidak layak karena perbulan hanya menerima Rp30 ribu.

"Kami mengharapkan pemerintah kabupaten (pemkab) meninjau kembali pemberian honor kader posyandu yang sangat tidak layak. Mereka sudah berjuang mendampingi warga dalam setiap kegiatan masyarakat," kata Suharto dalam acara temu "Kader Posyandu Kulon Progo"di Desa Bugel, Kecamatan Panjatan.

Ia mengatakan kader posyandu mendampingi kader lansia, anak, orang gila, kesehatan, anak putus sekolah dan kegiatan masyarakat lainnya.

"Kami akan mengusulkan kepada bupati untuk meningkatkan kesejahteran kader posyandu," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo Sihabudin mengatakan dirinya cukup prihatin dengan kesejahteraan kader posyandu di wilayah ini. Berdasarkan hasil audiensi dengan kader posyandu, seperti kades Perempuan Menoreh bahwa honor kesejahteraan kades posyandu sangat memprihatinkan.

"Kami berharap pemkab meningkatkan kesejahteraan kader posyandu. Selain itu, kami minta memberikan penghargaan terhad perjuangan kader posyandu yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya setiap kegiatan masyarakat," katanya.

Sihabudin mengatakan kader posyandu ini, selain mendampingi kegiatan masyarakat, juga menyiapkan data dari warga masyakat yang dibutuhkan desa, puskesmas dan pemkab. Sumber data yang ada di masyarakat ini disiapkan oleh kader posyandu.

"Kalau kesejahteraan kader posyandu ini tidak diperhatikan, kasihan mereka," katanya.

Selanjutnya, Komisi IV DPRD Kulon Progo menerima banyak laporan bahwa puskesmas-puskesmas pembantu di wilayah ini tidak memberikan pelayanan secara optimal. Puskesmas pembantu hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyakarat satu hingga dua kali dalam satu minggu, bahkan ada yang tidak memberikan pelayanan.

"Puskesmas pembantu ini berfungsi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kami minta pemkab, khususnya Dinas Kesehatan mengaktifkan kembali puskesmas pembantu," harapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kulon Progo Edi Priyono mengatakan keberadaan kader posyandu merupakan kunci keberhasilan pembangunan kualitas generasi bangsa. Sehingga tidak ada alasan pemberian fasilitas dan kesejahteraan yang baik kepada mereka.

"Apa yang dilakukan kader posyandu sangat bermanfaat bagi perkembangan generasi bangsa ke depan," katanya.

Koordinator Posyandu Bugel Istiyanti mengatakan Kader Posyandu Bugel siap membantu warga 24 jam. Kendala yang dihadapi kader di lapangan, yakni penolakan warga atas kegiatan mereka, seperti pendampingan ibu hamil. Kader posyandu wajib membuat laporan adanya ibu hamil di wilayah tugas mereka, mulai dari kesehatan ibu hamil hingga kecukupan gizi.

"Kami siap memberikan pengabdian kepada masyarakat secara maksimal," katanya.

Namun demikian, ia berharap pemkab memperhatikan kesejahteraan kader posyandu yang jauh dari kata layak.

"Kami tidak menuntut banyak, tapi kami mengharapkan ada perhatian dari pemkab," harapnya.