BKM inginkan hasil penataan Kotaku di Yogyakarta memberi dampak ekonomi

Yogyakarta (ANTARA) - Forum Badan Keswadayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta menginginkan hasil penataan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh tidak berakhir mangkrak tetapi justru mampu memberi dampak ekonomi bagi warga di sekitar.

“Setelah dibangun jangan sampai mangkrak tetapi ada keberlanjutannya. Perlu ada upaya agar hasil penataan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) ini tetap memberikan dampak ke masyarakat meskipun program ini sudah berakhir,” kata Ketua Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Yogyakarta Muhammad Sofyan di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, salah satu wacana yang bisa dikembangkan agar hasil penataan kawasan kumuh tetap memberikan dampak ekonomi ke masyarakat adalah dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai tujuan wisata.

Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata dapat disulap sebagai tempat tujuan wisata baru, seperti di tepi sungai terlebih di Kota Yogyakarta dialiri tiga sungai besar yaitu Sungai Code, Winongo dan Gajah Wong.

“Jenis wisata yang bisa dikembangkan adalah wisata kuliner dan edukasi. Saya kira, wisata edukasi ini adalah kekuatan Kota Yogyakarta. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya tergantung dari anggaran pemerintah untuk melakukan perawatan terhadap hasil penataan program Kotaku,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Kotaku Mahmud Al Haris mengatakan, Yogyakarta terus melakukan percepatan penataan kawasan kumuh sehingga luasan kawasan kumuh berkurang cukup banyak setelah Kotaku dilaksanakan.

“Kawasan kumuh sudah berkurang cukup banyak. Tetapi, ada masalah baru yang juga perlu dipikirkan bersama, yaitu perawatan dan menjaga hasil penataan yang sudah dilakukan agar tetap memberikan manfaat serta bagaimana dampaknya ke masyarakat itu juga sangat penting,” katanya.

Meskipun demikian, Mahmud mengatakan, optimistis target nol persen kawasan kumuh pada akhir 2019 di Kota Yogyakarta sesuai target nasional dapat tercapai.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta Sigit Setiawan mengatakan, terdapat tujuh indikator penilaian penataan kawasan kumuh.

“Salah satunya adalah perumahan. Penataan terhadap perumahan ini juga harus bisa menjadi salah satu fokus penataan yang dilakukan. Masyarakat sebenarnya siap, tetapi ada masalah yang perlu diperhatikan seperti ketersediaan lahan dan kegiatan ekonomi,” katanya.

Salah satu sasaran penataan kawasan kumuh yang sudah dilaksanakan yaitu di Kelurahan Muja Muju. Dalam penataan tersebut dilakukan pembangunan jalan inspeksi sehingga ada beberapa rumah yang harus dipotong.

“Wilayah tersebut dijadikan sasaran karena tidak membutuhkan relokasi warga. Warga yang rumahnya terdampak masih bisa tinggal di rumah masing-masing,” katanya.

Dalam penataan kawasan kumuh dengan pembangunan jalan inspeksi juga perlu diklengkapi dengan pembangunan instalasi pengolah air limbah, saluran drainase hingga proteksi kebakaran. “Model penataan seperti itu perlu direplikasi di tempat lain. Wilayah yang sudah menerapkan replikasi tersebut adalah Klitren,” katanya.

Hingga pertengahan tahun, luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta tersisa sekitar 50,39 hektare yang tersebar di 23 dari 45 kelurahan di kota tersebut.

Baca juga: Luas kawasan kumuh di Yogyakarta tersisa 50,39 hektare