Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,9 miliar untuk membangun hidran berbasis kampung yang tersebar di lima kampung pada tahun anggaran 2020, sebagai upaya pemenuhan akses masyarakat terhadap fasilitas penanganan kebakaran.
“Alokasi pada tahun ini lebih besar dibanding alokasi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sudah menjadi komitmen bersama saat pembahasan anggaran yaitu menyelesaikan rencana pembangunan hidran kampung sesuai detail engineering design (DED) yang sudah disusun,” kata Kepala Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Nur Hidayat di Yogyakarta, Jumat.
Rencana pembangunan hidran berbasis kampung pada tahun ini akan terbagi dalam tiga DED yaitu DED hidran kampung di Kampung Notoprajan, DED di Kampung Pajeksan dan untuk Kampung Ngampilan, Purwodiningratan serta Ngadiwinatan tergabung dalam satu DED.
“Sebenarnya, kami sudah menyiapkan enam DED untuk pembangunan hidran kampung pada 2019. Tetapi, karena keterbatasan anggaran maka pembangunan hidran kampung pun harus dilakukan bertahap,” katanya.
Harapannya, tiga DED hidran kampung lain bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2021. “DED yang sudah disusun memiliki masa kedaluwarsa dua tahun. Jika sudah berusia lebih dari dua tahun maka perlu ditinjau kembali,” katanya.
Pembangunan hidran berbasis kampung tersebut, lanjut Nur, diharapkan akan memudahkan upaya penanganan kebakaran apabila terjadi di tengah permukiman padat penduduk.
“Biasanya, kendaraan pemadam kebakaran kami yang berdimensi besar sulit mengakses permukiman padat penduduk dengan jalan lingkungan yang kecil. Oleh karenanya, disiapkan jaringan hidran berbasis kampung untuk memudahkan penanganan kebakaran,” katanya.
Setiap jaringan hidran berbasis kampung akan dilengkapi dengan titik siamese connection di tempat strategis, biasanya di tepi jalan, yang berfungsi untuk menghubungkan selang air dari kendaraan pemadam kebakaran ke jaringan hidran kampung.
Kepala Bidang Pencegahan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Isharyanto mengatakan, akan melakukan persiapan lelang pekerjaan hidran kampung tersebut pada Februari dan diharapkan pekerjaan fisik sudah bisa dilakukan Mei. “Untuk efektivitas pekerjaan, maka pekerjaan fisik dilakukan usai libur Lebaran,” katanya.
Pembangunan hidran berbasis kampung di Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu. Pada 2017, pekerjaan pembangunan hidran berbasis kampung dapat diselesaikan di Kampung Kauman dan Patuk. Pekerjaan dilanjutkan pada 2019 di Kampung Gemblakan Bawah, Ledok Tukangan, Jlagran dan Cokrodirjan.
“Di enam kampung tersebut, pembangunan hidran sudah selesai sesuai dengan DED yang disusun,” katanya yang menambahkan akan melakukan pendataan terhadap hidran dan bangunan penampung air yang ada di wilayah.
Isharyanto mengatakan, pekerjaan pembangunan hidran di wilayah tidak hanya dilakukan Dinas Kebakaran saja tetapi juga dilakukan saat penataan kawasan kumuh atau bantuan dari Pemerintah DIY.
“Makanya, perlu dilakukan pendataan supaya kami mengetahui wilayah mana saja yang masih membutuhkan fasilitas berupa jaringan hidran berbasis kampung,” katanya.
Seluruh jaringan hidran berbasis kampung yang sudah terbangun, lanjut dia, juga dipastikan dapat berfungsi dengan baik. “Sebelum serah terima pekerjaan dari pihak ketiga, selalu dilakukan uji coba terlebih dulu untuk memastikan jaringan hidran berfungsi dengan baik,” katanya.
