BPBD Sleman: APD dan prokes menjadi standar wajib penanggulangan bencana

Sleman (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan bahwa alat pelindung diri (APD) dan standar prosedur operasional protokol kesehatan menjadi standar wajib dalam mitigasi atau penanggulangan bencana alam di masa pandemi COVID-19.

"Di masa pandemi COVID-19 saat ini, penanganan dan penanggulangan bencana wajib mengacu pada SOP protokol kesehatan, selain itu untuk relawan penanggulangan bencana wajib mengenakan APD COVID-19," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman Joko Supriyanto di sela
gladi lapang pembentukan Desa Tangguh Bencana tahun 2021 di Kelurahan Sumbersari, Moyudan, Jumat.

Menurut dia, dalam gladi lapang yang digelar tersebut semua relawan yang terlibat semua telah mengenakan APD dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

"Sebenarnya sejak erupsi Merapi pada November 2020 hingga saat ini, kami telah menerapkan protokol kesehatan dalam penanggulangan bencana. Seperti pembuatan sekat atau bilik di setiap barak pengungsian," katanya.

Pemerintah Kabupaten Sleman kembali selenggarakan gladi lapang dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) tahun 2021. Kali ini, penyelenggaraan Gladi Lapang dilakukan di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan (Kapanewon) Moyudan.

Joko Supriyanto mengatakan bawa Kelurahan Sumbersari merupakan Destana ke 65 yang dibentuk di wilayah Sleman.

Pembentukan Destana dan pelaksanaan Gladi Lapang atau simulasi bencana tersebut dinilai sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menanggulangi potensi bencana yang berada di wilayah Kabupaten Sleman.

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Selain itu juga di dalam kegiatan tersebut dilakukan pembentukan Destana," katanya.

Sebanyak 100 orang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Adapun peserta Gladi Lapang tersebut terdiri dari berbagai unsur yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya.

"Tanpa peran aktif masyarakat, akan sulit Pemerintah melakukan mitigasi bencana di wilayah Sleman," katanya.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo yang hadir sekaligus membuka secara langsung kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pelaksanaan gladi lapang penanggulangan bencana ini juga sebagai langkah untuk menyamakan persepsi dan mematangkan koordinasi antar instansi terkait penanganan bencana.

"Dalam menyikapi kejadian bencana, pada saat ini kita tidak lagi bersikap responsif namun sudah menuju preventif yaitu pengelolaan risiko bencana," katanya.

Menurut dia, adanya dampak yang lebih besar dalam peristiwa bencana terjadi diantaranya karena kurangnya pengetahuan kita tentang langkah-
langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.

Berdasarkan hal tersebut, Kustini menyebut masyarakat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat dalam menghadapi bencana.

"Dengan harapan kesiapsiagaan tersebut dapat bermanfaat dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi dan meminimalkan jatuhnya korban jiwa," katanya.