Proyek pembangunan PSU Pemda DIY bantu pemenuhan infrastruktur desa

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan proyek pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY dapat membantu mencukupi kebutuhan infrastruktur perdesaan.

Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo dalam serah terima proyek pembangunan PSU di Desa Wukirsari, Bantul, mengatakan, dengan adanya pembangunan PSU di empat titik yang berasal dari aspirasi Anggota DPRD DIY ini diharapkan dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan infrastruktur pedesaan.

"Program pembangunan yang difasilitasi APBD Pemda DIY yang kita terima ini mari kita syukuri, dan terima kasih kepada Ibu Tustiyani melalui program pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang akhirnya dapat merealisasikan aspirasi masyarakat di Desa Wukirsari ini," katanya.

Proyek pembangunan PSU di empat lokasi Desa Wukirsari itu berupa pengecoran jalan di Dusun Nogosari 1 dan Nogosari 2 masing-masing 600 meter, proyek drainase 224 meter di Pedukuhan Dengkeng, dan talud 26 meter tinggi lima meter, dan panjang 17 meter tinggi dua meter di Karang Talun.

Wakil Bupati berpesan agar masyarakat juga meningkatkan kesadarannya dalam menjaga dan merawat infrastruktur perdesaan yang dibangun dengan dana APBD DIY masing-masing sebesar Rp180 juta per lokasi tersebut.

"Setelah selesai pembangunan semoga masyarakat juga turut serta memelihara hasil pembangunan, mari kita rubah karakter masyarakat yang juga peduli terhadap hasil pembangunan dengan menjaga dan memelihara," katanya.

Dia mengatakan, untuk jalan yang sudah diperbaiki agar dijaga dipelihara jangan membiarkan kendaraan yang melebihi tonase melintas karena biaya perbaikan bisa lebih mahal daripada biaya yang didapatkan dari hasil pengoperasian jalan tersebut.

Wakil Bupati Bantul juga mengatakan, bahwa pemerintah kabupaten ke depan akan memprioritaskan pembangunan bagi daerah-daerah yang membutuhkan pembangunan, namun di situ ada sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintahnya.

"Sekarang ini setelah reformasi program pembangunan sudah berubah sistemnya yang tidak lagi 'bottom up', karena itu diperlukan simbiosis dan komunikasi yang baik antara masyarakat melalui lurah dengan stakeholder," katanya.