Bantul memperketat verifikasi UMKM untuk masuk marketplace pemerintah

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan lebih memperketat dalam melakukan kurasi ataupun verifikasi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang akan masuk dalam Bantul Online Shop, aplikasi marketplace milik pemerintah daerah ini.

"Kami justru akan sedikit ketat mengurasi, memilih, memilah, atau memverifikasi produk UMKM ini agar layak dijual melalui aplikasi BOS (Bantul Online Shop)," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dalam Focus Group Discussion (FGD) Inkubator Bisnis Melalui Digitalisasi bagi UKM di Bantul, Selasa.

Menurut dia, pengetatan verifikasi produk UMKM sebelum ditampilkan dalam platform digital milik pemerintah itu. Produk industri kreatif tersebut selain akan dipasarkan ke jangkauan yang lebih luas, juga akan menjadi komoditas yang dibeli instansi pemerintah daerah.

"Di sinilah pentingnya kurasi, misalnya produsen jamu, harus dipastikan prosesnya higienis, harus dipastikan bahan bahan yang sehat dan tidak berbahaya, pasti akan kami lihat di situ karena ini platform digital milik pemerintah," katanya.

Apabila produk UMKM yang dijual lewat platform marketplace pemerintah tidak berkualitas, misalnya menggunakan bahan pangan yang tidak sehat, kata Bupati, akan menjadi beban bagi pemerintah kepada konsumen, begitu juga produk produk yang lain.

"Kabupaten Bantul sediakan dana hingga Rp210 miliar sebagai komitmen kami untuk membeli produk UMKM Bantul, Rp210 miliar untuk macam-macam, baik makanan kerajinan nanti ada perincian, komitmen pemkab agar pemulihan ekonomi di Bantul dapat tercapai," katanya.

Pemkab mengandalkan UMKM untuk pemulihan ekonomi sehingga para pelaku industri kreatif agar selalu memperbaiki produk, dan masuklah ke Bantul Online Shop dan platform digital milik pemerintah lainnya.

"Nanti coba kami akan mengatur, berupaya menyerap produk produk itu, akan kami data semua OPD, perangkat daerah di Kabupaten Bantul, mereka setiap hari setiap saat butuh produk apa pun makanan maupun nonmakanan, saya minta membeli melalui BOS, agar UMKM di Bantul bisa segera bangkit," katanya.

Kendati demikian, kata Bupati, meski difasilitasi pemerintah dalam pemasaran digital, para pelaku UMKM dalam membuat produk tidak memperhatikan kualitas, dan hanya asal hanya untuk memenuhi kuantitas.

"Saya juga sarankan jangan hanya menggantungkan BOS, gunakan platform digital lain supaya saluran pemasaran produk UMKM beraneka ragam, dan juga tidak hanya online, sebagian masyarakat kita juga masih menyukai cara belanja offline, kalau tidak lihat barang cuma gambar tidak puas," katanya.