Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah berupaya menguatkan regulasi di bidang tata ruang dalam rangka mendukung investasi.
Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta pada Rabu (30/10/2024).
“Kami menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2045,” ujar Nusron Wahid saat memaparkan Program 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih.
Sebelumnya, Menteri Nusron juga menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN mulai berkoordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR sebagai turunan dari RTRWN. Ke depannya, RDTR harus terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah masuknya investasi di Indonesia.
“Zaman saya jadi Anggota DPR di Komisi VI, kita semua sering mengeluhkan lambatnya dokumen PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Setelah duduk di sini, saya tahu jawabannya, ternyata dokumen PKKPR itu meskipun nama kementeriannya adalah ATR/BPN tapi rezim tata ruang itu masih menjadi otoritas pemerintah daerah (Pemda), dan masih banyak Pemda yang belum _online system_ dalam tata ruang bahkan belum mempunyai peta dan sebagainya. Ini menjadi salah satu yang harus kita koordinasikan,” jelas Menteri Nusron.
Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik upaya Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan target RTRWN dan RDTR.
“Kami mendesak Kementerian ATR/BPN menyelesaikan target penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun RDTR di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2024 yang terintegrasi OSS,” pungkasnya.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat kerja ini diikuti seluruh Wakil Ketua Komisi II DPR RI serta sejumlah anggota. (YS/PHAL)
Berita Lainnya
Komitmen selesaikan masalah pertanahan, Komisi II DPR RI dukung Program 100 Hari Kerja Menteri Nusron
Jumat, 1 November 2024 8:40 Wib
537 perusahaan kelapa sawit beroperasi tanpa HGU, Nusron tegaskan bakal ada sanksi
Jumat, 1 November 2024 8:35 Wib
Kementerian ATR/BPN komitmen wujudkan amanat Presiden Prabowo tentang Swasembada Pangan
Sabtu, 26 Oktober 2024 7:43 Wib
Menteri dan wamen baru pimpin rapim pertama di Kementerian ATR/BPN
Rabu, 23 Oktober 2024 22:05 Wib
Presiden Prabowo lantik Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/Kepala BPN
Selasa, 22 Oktober 2024 9:59 Wib
Sertijab Menteri dan Wamen ATR/BPN, Nusron Wahid: Siap lanjutkan yang dirintis para pemimpin pendahulu
Selasa, 22 Oktober 2024 9:50 Wib
Bongkar mafia tanah di Bandung, AHY: Kita selamatkan potensi kerugian Rp3,6 triliun lebih
Sabtu, 19 Oktober 2024 18:37 Wib
Sekjen Kementerian ATR/BPN serahkan 3.256 sertipikat tanah warga Jabar
Sabtu, 19 Oktober 2024 18:20 Wib