DPRD Kulon Progo: Pemkab optimalisasi PAD tekan rasionalisasi anggaran

Kulon Progo (ANTARA) - Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Istana mengatakan pemerintah kabupaten setempat perlu melalukan optimalisasi pendapatan asli daerah supaya anggaran untuk program pembangunan dan aspirasi masyarakat di APBD Perubahan 2024  menekan rasionalisasi dan efisiensi program perencanaan pembangunan.

Istana di Kulon Progo, Minggu, mengatakan untuk mewujudkan APBD sehat dan berimbang, maka pendapatan asli daerah harus rasional dan optimistis.

Berdasarkan keterangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kulon Progo tidak optimistis. Untuk itu, antara pendapatan dan belanja daerah harus berimbang.

"Untuk itu, PAD Kulon Progo perlu digenjot agar optimistis," kata Istana.

Seperti ketahui, potensi PAD Kulon Progo sangat tinggi dan banyak potensi yang bisa dipetakan. Pada sisi lain, PAD lambat digenjot, di sisi lain kebutuhan aspirasi, pokok pikiran, kebutuhan pembangunan dan kegiatan lainnya mutlak dibiayai.

Pada saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kulon Progo, dirinya sudah menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kulon Progo bahwa perlu adanya optimalisasi PBB-P2, pajak parkir, pajak hotel, lajak penerangan jalan umum (PJU), restoran, dan pajak hiburan.

Kalau potensi tersebut tidak bisa dioptimalkan, maka perlu adanya rasionalisasi dan efisiensi dengan menentukan skala prioritas.

Namun demikian, keputusan rasionalisasi dan efisiensi dapat menyinggung perasaan, dan seolah-olah tidak percaya dengan rencana yang telah disusun.

"Kita ketahui kemampuan keuangan daerah terbatas. Di sisi lain, aspirasi dari masyarakat adalah mutlak dan harus dipenuhi. Kita tidak perlu risi dengan rasionalisasi dan efisiensi, sepanjang memiliki visi yang sama untuk menyejahterakan masyarakat. Kalau rencana pembangunan tidak penting ditunda dan anggaran dihemat supaya tidak ada program pembangunan yang tumpang tindih. Satu kegiatan dianggarkan oleh beberapa OPD," katanya.


Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan rencana perubahan pendapatan daerah anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp1,663 triliun yang bersumber dari PAD sebesar Rp308,446 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,347 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp8 miliar. Apabila dibandingkan dengan target pendapatan tahun 2023, target pendapatan ini mengalami kenaikan Rp61,169 miliar atau 3,82 persen.

Adapun rinciannya, PAD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan naik sebesar Rp37,115 miliar atau 9,64 persen dari semula Rp281,331 miliar menjadi Rp308,446 miliar. Pendapatan transfer secara  keseluruhan naik sebesar Rp34,054 miliar atau 2,59 persen dari semula Rp1,313 triliun menjadi Rp1,347 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar 8 miliar rupiah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan target.

Selanjutnya, belanja daerah pada Perubahan APBD 2023 diproyeksikan naik sebesar Rp159,955 miliar atau 9,85 persen dari semula Rp1,623 triliun menjadi Rp1,783 triliun.

"Adapun rinciannya, anggaran belanja operasi pada Perubahan APBD tahun 2023 diproyeksikan naik sebesar Rp130,643 miliar atau 10,65 persen jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD (Murni) Tahun 2023 sebesar Rp1,226 triliun menjadi Rp1,357 triliun," katanya.