Bantul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan sosialisasi tentang pengawasan Pemilu 2024 kepada para relawan maupun kader-kader antipolitik uang yang terbentuk di tingkat kelurahan atau desa daerah itu.
"Hari ini kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu menghadirkan narasumber dari Bawaslu RI, penekanannya yang diundang dari unsur-unsur desa yang sudah mengembangkan kegiatan berkaitan dengan antipolitik uang," kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho disela sosialisasi di Balai Desa Murtigading Bantul, Rabu.
Menurut dia, relawan dan kader kader yang diundang dalam kegiatan sosialisasi berasal dari enam desa, yaitu satu desa di Kecamatan Sanden, satu desa di Kecamatan Sedayu, satu desa di Kecamatan Kasihan, satu desa di Kecamatan Kretek dan satu desa di Kecamatan Dlingo.
"Itu beberapa desa yang sudah melakukan kegiatan berkaitan dengan pengawasan partisipatif terutama pembentukan relawan atau kader-kader desa antipolitik uang, jadi tujuan kegiatan ini lebih pada menguatkan relawan relawan yang sudah terbentuk di masing-masing desa," katanya.
Dia mengatakan, poin yang ditekankan dalam sosialisasi adalah bagaimana relawan relawan tersebut bisa melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait terutama untuk kemudian meminimalisir potensi politik uang di wilayah masing masing.
"Salah satu yang kemudian ditekankan adalah terkait dengan penguatan legalitas tim di masing masing desa, dimana salah satunya Desa Murtigading yang sudah membuat peraturan kelurahan tentang desa antipolitik uang," katanya.
Dia mengatakan, kemudian di beberapa desa lain yang sudah mengembangkan desa antipolitik uang juga sudah bermitra dengan komponen atau komunitas masyarakat lain, misalnya Desa Parangtritis Kretek itu menjalin kemitraan dengan Jaga Warga.
"Sehingga yang jadi penekanan lebih pada penguatan legalitas tim, juga memperkuat kolaborasi dengan komunitas yang ada di desa, salah satu contoh di Parangtritis mereka berkolaborasi dengan komunitas Jaga Warga yang saat ini baru gencar gencarnya dibentuk di masing-masing kelurahan," katanya.
Saat ini di Bantul telah terbentuk 17 Desa Antipolitik Uang (APU) yang tersebar di 11 kecamatan. Bawaslu sudah melakukan koordinasi dengan semua ketua Tim Desa APU untuk pemetaan potensi dan kendala yang dihadapi untuk dirumuskan kegiatan-kegiatan dalam rangka penguatan desa APU.
Menurut dia, salah satu titik penguatan desa APU adalah pemberdayaan kader-kader partisipatif yang berbasis di tingkat dusun untuk menggerakkan kegiatan kampanye anti politik uang.
Bawaslu Bantul sosialisasikan pengawasan Pemilu 2024 bagi relawan desa
Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho bersama narasumber dari Bawaslu RI pada sosialisasi tentang pengawasan Pemilu 2024 di Aula Balai Kelurahan Murtigading, Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rabu (11/10/2023) ANTARA/Hery Sidik.
