Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk ritel hijau (retail-domestic green sukuk) senilai Rp21,8 triliun sejak 2019 hingga 2022 dalam rangka mengatasi perubahan iklim.
Selain sukuk ritel, Indonesia juga menerbitkan sukuk hijau global mencapai 5 miliar dolar AS sejak 2018 hingga 2022.
"Kita juga mengembangkan instrumen fiskal dan keuangan di dalam rangka mengatasi isu climate change, salah satunya adalah dalam bentuk instrumen green bond atau juga yang kita combine dengan sukuk atau syariah based instrument," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin.
Dalam acara World Bank yang bertemakan Climate Change and Indonesia's Future: An Intergenerational Dialogue itu, Menkeu Sri Mulyani menuturkan penerbitan sukuk hijau (green sukuk) tersebut mampu mengurangi emisi hingga sekitar 10,5 juta ton CO2e.
Adapun rinciannya yakni 5,7 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) pada 2018, 3,2 juta ton CO2e pada 2019, 1,4 juta ton CO2e pada 2020 dan 202.674 ton CO2e pada 2021, sehingga total mencapai sekitar 10,5 juta ton CO2e.
Selain itu, Indonesia juga meluncurkan SDG Indonesia One sebagai sebuah platform kerja sama pendanaan terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur beriorientasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkeu: Indonesia terbitkan sukuk ritel hijau hingga Rp21,8 triliun
Berita Lainnya
Sri Mulyani jamin APBN digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru
Jumat, 29 November 2024 10:26 Wib
Lampaui target, Presiden Prabowo meraih komitmen investasi 18,5 miliar dolar AS
Jumat, 22 November 2024 8:54 Wib
Menkeu sebut PPN 12 persen tetap dijalankan sesuai mandat UU
Kamis, 14 November 2024 16:04 Wib
Pemerintah gelontorkan Rp463,1 triliun untuk dana pendidikan
Rabu, 13 November 2024 7:00 Wib
Menkeu pangkas 50 persen anggaran dinas kementerian/lembaga
Senin, 11 November 2024 15:25 Wib
Menkeu paparkan pentingnya menerapkan nilai Islam dalam keuangan publik
Jumat, 4 Oktober 2024 21:26 Wib
Sri Mulyani ingatkan pemda tak manipulasi data inflasi
Jumat, 4 Oktober 2024 13:27 Wib
Pemerintah luncurkan Portal Aksesi OECD
Kamis, 3 Oktober 2024 21:08 Wib