DKPP Bantul gencar sosialisasi kemudahan petani tebus pupuk subsidi

Bantul (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta gencar sosialisasi tentang kemudahan penebusan pupuk bersubsidi oleh petani yang saat ini bisa menggunakan atau menyertakan kartu tanda penduduk (KTP).

"Pemerintah sudah memutuskan bahwa untuk menebus pupuk tanpa kartu tani, namun pakai KTP bisa, kita harus ikuti itu, dan kemarin sudah ada pengarahan, maka kita segera sosialisasi," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul Joko Waluyo di Bantul, Selasa.

Menurut dia, selain kepada para petani melalui kelompok tani, sosialisasi penebusan pupuk bersubsidi dengan syarat KTP juga dilakukan kepada distributor pupuk untuk diteruskan kepada pengecer pupuk atau pemilik kios kios pupuk.

"Pokoknya teman teman di lapangan terus gerak, kita kasih informasi ke distributor juga langsung ke pengecer, kan distributor punya pengecer sendiri sendiri, kita langsung gerak, karena kan kita penyerapan pupuk kita itu masih 50 persen," katanya.

Menurut dia, penyerapan pupuk bersubsidi di Bantul per akhir Agustus masih 50 persen, hal itu dikarenakan terbatasnya tanaman padi akibat dampak kemarau panjang yang dipengaruhi El Nino, kondisi tersebut, berdampak pada ketersediaan air irigasi.

"Kemarin itu berhenti, tidak ada tanduran (tanaman padi) karena El-Nino, tetapi sekarang sudah mulai tanam sehingga penyerapan pupuk sudah semakin tinggi, mudah mudahan di Desember ini bisa ada tanaman lagi," katanya.

Dia juga berharap, dengan kemudahan penebusan pupuk bersubsidi tersebut pada Desember ini di Bantul lahan sawah yang sebelumnya dibiarkan, sudah bisa ditanami tanaman komoditas padi, jagung dan kedelai sesuai dengan kondisi lahan.

"Kalau irigasi lancar ya padi, kalau yang pereng (lereng bukit) mungkin palawija, jagung atau kedelai, sekarang ini baru ada pengolahan. Kemarin saya sudah ngecek ke lahan pasir pinggir jalur jalan lintas selatan (JJLS), dan saya suruh ngolah semua," katanya.

Dengan demikian, kata dia, diharapkan produksi tanaman pangan pada akhir Desember yang akan panen pada Maret 2024, dapat menunjang swasembada pangan pada tahun 2024.

"Apalagi pemerintah sudah mulai mempermudah pencairan pupuk tidak harus pakai kartu tani, KTP pun bisa, ini perintah presiden," katanya.