Dinas sosial sebut 6.000 disabilitas Bantul telah terkaver jaminan kesehatan

id Pemkab Bantul ,Penyandang disabilitas ,Dinas Sosial

Dinas sosial sebut 6.000 disabilitas Bantul telah terkaver jaminan kesehatan

Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut sekitar 6.000 penyandang disabilitas di daerah ini telah terkaver jaminan kesehatan pada Bapel Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu.

"Untuk penyandang disabilitas di Bantul sekitar 6.000 orang, semua sudah terkaver jaminan kesehatan, karena memang fokus pemerintah kabupaten adalah memberikan perlindungan sosial bagi difabel khususnya untuk jaminan terhadap kesehatan," kata Kepala Dinsos Bantul Gunawan Budi Santoso di Bantul, Rabu.

Dengan demikian, kata dia, semua penyandang disabilitas di Bantul dengan berbagai kategori disabilitas tetap bisa menjalankan aktivitas sosial, termasuk kebutuhan alat bantu kesehatan untuk menunjang fungsi sosialnya.

Ppada tahun anggaran 2025, Dinsos Bantul tetap mempertahankan para penyandang disabilitas di Bantul bisa lebih eksis lagi, terutama untuk menjalankan fungsi sosialnya.

"Kita berupaya jangan sampai mereka teralienasi atau terkucilkan, sehingga mereka bisa berinteraksi secara normal dengan warga masyarakat lain, utamanya itu. Sehingga kami berorientasi pada kegiatan untuk pemenuhan hak hak mereka," katanya.

Dia mengatakan salah satunya dengan memberikan dukungan alat bantu disabilitas seperti alat bantu dengar yang pada tahun-tahun sebelumnya belum terjangkau, akan diupayakan kembali pada tahun anggaran 2025.

"Mulai tahun ini sudah mulai terjangkau untuk alat bantu dengar, ke depan juga kita support, termasuk alat bantu jalan, termasuk fasilitasi kaki palsu, tangan palsu, sehingga harapan kami ke depan fungsi mereka bisa lebih optimal dalam interaksi sosial," katanya.

Dia mengatakan dalam memberikan alat bantu bagi disabilitas tersebut disesuaikan dengan prioritas, karena memang dalam perkembangannya, ada juga keluarga disabilitas mampu melakukan secara mandiri untuk pemenuhan alat bantu tersebut.

"Kita tergantung kasus, karena ada beberapa yang sudah mandiri dilakukan keluarganya, kalau itu kasus disampaikan ke kami dan kita asesmen, kalau dari keluarga miskin atau rentan miskin pasti akan kita fasilitasi, kita ada prioritas," katanya.

Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2024