Tim Hukum AMIN waspadai berbagai modus kecurangan Pilpres 2024

Yogyakarta (ANTARA) -
Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (THN AMIN) mewaspadai berbagai modus kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.

Ketua Umum Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir menyebut modus kecurangan yang diwaspadai antara lain pembatalan izin kampanye, kriminalisasi terhadap anggota Timnas AMIN, dan intimidasi pihak-pihak yang mendukung AMIN.

"Modus berikutnya yang harus dicermati adalah manipulasi suara untuk kepentingan salah satu paslon presiden, yang dilakukan saat pemungutan maupun penghitungan suara," ujar Ari di sela acara Deklarasi dan Pengukuhan Tim Hukum Nasional AMIN Provinsi DIY, di Yogyakarta, Kamis.

Terhadap modus kecurangan itu, menurut Ari, THN AMIN bersama seluruh elemen masyarakat pendukung AMIN dan gerakan civil society dengan lantang meneriakkan "Kami Tidak Takut". "Kami terus teriakkan kata 'lawan, lawan, dan lawan'," kata Ari.

Secara khusus Ari menyoroti persoalan netralitas aparatur negara. Ari menilai gejala pengerahan aparatur negara untuk pemenangan salah satu paslon sudah mulai terasa dan patut diwaspadai. Ari meminta Bawaslu tegas menindak aparat atau ASN yang terlibat pemenangan pemilu.

"Persoalan tersebut menjadi ujian integritas dan kredibilitas penyelenggara Pilpres 2024," tutur Ari.

THN AMIN DIY yang dideklarasikan di Yogyakarta pada Kamis digawangi puluhan advokat senior serta sejumlah aktivis masyarakat sipil. Tim juga diisi para relawan pemenangan AMIN.

Salah satu agenda dari THN AMIN DIY adalah membuka posko-posko pengaduan hingga ke kampung-kampung. "Membentuk posko pengaduan merupakan ikhtiar kita untuk mengajak masyarakat mengawal pilpres," ujar Ari.

Menurut dia, sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan menjadi inspirasi bagi THN AMIN DIY untuk bersama seluruh elemen masyarakat berjuang mengawal pemilu dan pilpres agar berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat.

"Kita harus berjuang untuk melakukan perubahan. Untuk perubahan demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran untuk semua rakyat Indonesia, maka THN DIY bersama 33 THN provinsi lainnya dan juga THN kota/kabupaten di seluruh Indonesia, akan menjaga pasangan AMIN agar tidak dicurangi," tutur Ari.