Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mampu melindungi masyarakat rentan.
“Semua tren dari sektor kesejahteraan masyarakat terutama kelompok 40 persen paling rentan menunjukkan adanya perbaikan. Itu karena APBN kita cukup aktif meng-address isu dari masyarakat yang paling rentan ini,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Pernyataan Menkeu merujuk pada tingkat pengangguran terbuka yang mampu ditekan ke level 5,32 persen per Agustus 2023 dari periode sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 5,86 persen.
Penguatan pemulihan ekonomi serta berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,54 persen per Maret 2022 menjadi 9,36 persen pada 2023, lebih rendah dari masa sebelum COVID-19 pada 2019 yang sebesar 9,41 persen.
Kinerja positif tersebut ditopang oleh laju ekonomi domestik yang resilien, yang tercermin pada sejumlah indikator.
Ekonomi nasional secara kumulatif mampu tumbuh 5,05 persen hingga triwulan ketiga tahun 2023. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,9 persen (year-to-date/ytd) dan investasi 4,2 persen (ytd). Sedangkan ekspor tumbuh tipis 1,1 persen (ytd) dan impor melemah minus 2,0 persen (ytd) imbas pelemahan ekonomi global.
Inflasi Indonesia juga terkendali di level 2,61 persen (year-on-year/yoy) per Desember 2023, lebih rendah dibandingkan proyeksi 2023 yang sebesar 3,6 persen. Inflasi pangan bergejolak (volatile food) yang menjadi kontributor utama inflasi seperti beras, cabai, dan bawang putih juga mulai menunjukkan tren menurun pada Desember 2023.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkeu: APBN 2023 mampu lindungi masyarakat rentan
