Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan kebijakan food estate ditempuh pemerintah sebagai respons atas ancaman situasi perekonomian dunia yang dipengaruhi krisis pangan.
"Kebijakan food estate itu kan untuk merespons situasi yang kita hadapi ya. Kita tahu bahwa situasi perekonomian dunia saat ini tidak baik-baik saja," kata Ari Dwipayana dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan situasi usai pandemi COVID-19 memicu banyak negara di dunia gagal memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyatnya. Selain itu, situasi itu juga memicu ketidakstabilan harga pangan global.
"Termasuk juga harga pangan itu melambung tinggi di pasaran dunia," katanya.
Untuk merespons hal itu, kata Ari, Pemerintah RI melakukan terobosan kebijakan berskala besar dengan menerapkan program food estate. Program itu dilaksanakan mulai 2021 di Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Pakpak Bharat, Sumatera Utara dengan luas 30.000 ha dalam bentuk lahan agrikultural kentang dengan komoditas bawang merah dan bawang putih.
"Itulah sebabnya mengapa Bapak Presiden mendorong untuk merespons dampak pandemi dan kemudian munculnya situasi krisis pangan itu dengan kebijakan lumbung pangan," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ari Dwipayana sebut food estate merespons krisis pangan global
Berita Lainnya
Presiden Jokowi makan siang bersama dengan jajaran kabinet jelang purnatugas
Jumat, 18 Oktober 2024 12:38 Wib
Presiden Jokowi meminta Putra Jawa Kelahiran Sumatera terus berkiprah di era baru
Rabu, 9 Oktober 2024 17:37 Wib
Presiden Jokowi setujui pengunduran diri Mendes PDTT dan Menaker
Senin, 30 September 2024 18:55 Wib
Presiden tunjuk Muhadjir Effendy sebagai Plt Mensos
Jumat, 6 September 2024 11:42 Wib
Pramono Anung belum mengajukan cuti sebagai Seskab ke Presiden Jokowi
Jumat, 30 Agustus 2024 18:49 Wib
Maju Pilkada Jatim 2024, Risma belum undur diri sebagai Mensos
Jumat, 30 Agustus 2024 18:43 Wib
Istana tegaskan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk intimidasi tak benar
Minggu, 18 Agustus 2024 6:16 Wib
Presiden Jokowi tak cawe-cawe di perpanjangan kepengurusan PDIP, tegas Istana
Rabu, 7 Agustus 2024 10:16 Wib