Semarang (ANTARA) - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto memastikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atas dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah kota setempat.
"Sebagai kader partai, kami akan memberikan pendampingan kepada Bu Ita (Hevearita, red.) maupun Mas Alwin (Alwin Basri, suami Ita, red.)," kata sosok yang akrab disapa Bambang Pacul itu setelah rapat koordinasi pilkada di Panti Marhen, Semarang, Selasa malam.
Ita merupakan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, sedangkan sang suami juga kader bandeng yang menjabat Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah.
"Kami akan memberikan pendampingan secara hukum. Itu pun kalau nanti proses hukumnya berjalan," katanya.
Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7).
Penggeledahan oleh penyidik KPK di sejumlah kantor OPD Pemkot Semarang, baik yang berada di kompleks Balai Kota maupun Gedung Pandanaran.
Tidak hanya menggeledah, penyidik KPK juga turut meminta keterangan sejumlah pimpinan OPD Pemkot Semarang.
Diakui Bambang bahwa penggeledahan KPK tersebut memang berdampak pada elektabilitas Ita sebagai petahana dalam kontestasi Pilkada Kota Semarang 2024.
"Bahwa pengaruh pada elektabilitas, itu tentu ada, tetapi seiring dengan berjalannya waktu mudah-mudahan membuat kami bisa lebih berhati-hati dan mungkin lebih kuat," katanya.
Sebelumnya, KPK menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bambang Pacul: PDIP beri pendampingan hukum untuk Wali Kota Semarang
Berita Lainnya
Ketua Komisi II DPR RI akui Kementerian ATR/BPN jadi mitra kerja paling akrab
Senin, 30 September 2024 22:30 Wib
Ketua DPR sebut jumlah komisi akan menyesuaikan penambahan kementerian
Jumat, 27 September 2024 1:23 Wib
Komisi II DPR RI sepakat pilkada ulang dilaksanakan September 2025
Kamis, 26 September 2024 5:24 Wib
Komisi III sebut penunjukan Nico dan Tragedi Kanjuruhan itu hal terpisah
Rabu, 25 September 2024 5:16 Wib
Menlu Retno titip isu Palestina ke Komisi I DPR saat sampaikan perpisahan
Kamis, 12 September 2024 16:13 Wib
Komisi II DPR-KPU akan tentukan landasan hukum kotak kosong
Senin, 9 September 2024 13:47 Wib
Organisasi profesi kedokteran di Indonesia harus jadi motor hapus perundungan
Rabu, 4 September 2024 10:48 Wib
Tingkatkan kualitas lulusan, Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI dorong STPN bertransformasi jadi Politeknik
Sabtu, 31 Agustus 2024 22:52 Wib