Kulon Progo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingatkan KPU setempat untuk teliti dalam melakukan tata kelola logistik Pilkada 2024, sehingga tidak ada lagi kasus kekurangan surat suara seperti pada saat Pemilu 2024 yang lalu.
Ketua Bawaslu Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Rabu, mengatakan Sebagaimana kita tahu, di Pemilu 2024 lalu, terjadi kekurangan surat suara di sejumlah tps di Kulon Progo.
'Kekurangannya variatif saat itu, ada yang hanya hitungan puluhan, tapi ada juga yang sampai ratusan. Ini tidak boleh terjadi lagi di pilkada, kali ini. Jajaran KPU kulon Progo harus ekstra teliti dalam tata kelola logistik,” kata Marwanto saat mendatangi gudang logistik KPU Kulon Progo di gedung kesenian Wates.
Dalam hal logistik surat suara, lanjut dia, KPU Kulon Progo harus memastikan ketersediaan surat suara di tiap tps sesuai kebutuhan, yakni sejumlah pemilih ditambah 2,5 persen dari pemilih yang ada di tps tersebut.
Salah satu tata kelola yang menurut Marwanto dapat meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan logistik adalah dengan melibatkan penyelenggara ad hoc, baik ppk maupun pps, dalam pengepakan logistik ke dalam kotak suara.
“Kami dulu ketika di kpu sering melibatkan ppk atau pps dalam pengepakan logistik dan alhamdulillah tidak terjadi kekurangan surat suara sampai jumlah besar seperti kejadian di Pemilu 2024 kemarin," katanya.
Marwanto juga mengingatkan, ketersediaan logistik yang tepat jumlah tepat waktu dan tepat sasaran tidak hanya untuk surat suara, tapi juga jenis logistik lain, seperti formulir, alat coblos, tinta dan lain sebagainya.
"Jangan sampai pemilih harus menunggu surat suara di tps," katanya.
