Yogyakarta (ANTARA) - Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) memperingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menetapkan regulasi untuk industri platform digital. Modantara mengingatkan meskipun semangat gotong royong dan perhatian terhadap kesejahteraan mitra di hari raya sangat dihargai, kebijakan yang tidak berimbang bisa berisiko serius bagi pertumbuhan industri ini.
Kebijakan yang tidak mempertimbangkan karakteristik unik ekosistem bisnis platform digital, terutama dalam sektor on-demand, berpotensi mengganggu keberlanjutan bisnis dan meningkatkan pengangguran.
Industri ini telah memberikan akses kepada jutaan orang untuk memperoleh penghasilan alternatif melalui pekerjaan fleksibel. Menurut data ITB (2023), sektor ini berkontribusi 2 persen terhadap PDB Indonesia pada tahun 2022.
Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS, ada 84,2 juta pekerja informal di Indonesia, dengan 4,6 persen di antaranya bekerja di layanan ride-hailing seperti ojek dan taksi online. Regulasinya yang keliru dapat merugikan mereka yang menggantungkan hidup pada sektor ini.
Pelaku industri on-demand telah memberikan berbagai inisiatif untuk membantu Mitra, seperti bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan, hingga paket bahan pokok dengan harga khusus, namun kebijakan baru terkait Bantuan Hari Raya (BHR) berpotensi mengurangi program kesejahteraan jangka panjang, berimbas pada pendapatan mitra.
Yose Rizal Damuri dari Centre for Strategic and International Studies mengatakan platform digital (aplikator) bukanlah pemberi kerja, melainkan hanya memfasilitasi pertemuan antara penyedia jasa dan yang membutuhkan jasa.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menambahkan kebijakan terkait industri platform digital harus mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk perusahaan aplikator, mitra, konsumen, dan sektor lain yang bergantung pada platform ini.
Regulasi yang memaksa pekerja platform menjadi karyawan tetap dapat menurunkan jumlah mitra. Di negara-negara seperti Swiss, Spanyol, Inggris, Singapura, dan Amerika Serikat, kebijakan serupa menyebabkan hilangnya ribuan pekerjaan dan dampak negatif lainnya, seperti kenaikan harga layanan dan berkurangnya fleksibilitas kerja.
Modantara menegaskan pentingnya regulasi yang berimbang, yang tidak hanya memperhatikan satu pihak saja, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang bagi seluruh ekosistem industri platform digital.
