Kulon Progo belum memiliki konsep berbasis potensi

Kulon Progo (Antara) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dinilai belum memiliki konsep penataan kawasan yang jelas berdasarkan potensi, sehingga banyak investor yang engggan menanamkan modalnya di wilayah ini.

Pengamat otonomi daerah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ane Permatasari di Kulon Progo, Kamis, mengatakan mekanisme pengurusan izin investasi di Kulon Progo sangat mudah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di DIY, tapi investor lebih memilih investasi di luar wilayah itu.

"Kemudahan administrasi dan perizinan di Kulon Progo tidak dibarengi penataan kawasan atau ruang yang jelas. Hal ini akan mempermudah calon investor menentukan investasi yang akan dilakukan," kata Ane.

Dia mengatakan Pemkab Kulon Progo seharusnya memiliki pengelompokan wilayah berdasarkan potensi daerah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Kulon Progo untuk menyambut pertumbuhan ekonomi setempat yang digadang-gadang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi DIY di masa mendatang.

"Pengelompokan wilayah berdasarkan potensi sudah dilakukan secara baik oleh Pemkab Sleman. Sehingga pertumbuhan investasi di wilayah ini berkembang pesat. Berbeda dengan di Kulon Progo, ada kesan investor enggan berinvestasi di wilayah ini. Seperti halnya rencana pembangunan bandara yang terus menjadi konflik," kata Ane.

Seperti diketahui Pemkab Kulon Progo memiliki rencana membangun perekonomian melalui pengembangan produk dan investasi di antaranya program optimalisasi kawasan pantai selatan melalui rencana pembangunan bandar udara internasional.

Kemudian pengolahan potensi pasir besi, pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, peningkatan daya tarik objek wisata Pantai Glagah-Congot dan pengembangan budi daya perikanan payau (tambak) di Kecamatan Temon dan Wates.

Selain itu, Pemkab Kulon Progo mulai mengembangkan Kawasan Industri Sentolo. Kementerian Perindustrian telah menetapkan rencana pengembangan kawasan industri di Kulon Progo berbasis industri baja melalui masterplan perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI). 
(KR-STR)