Agama pengaruhi pembuatan kebijakan publik

Jogja (ANTARA Jogja) - Agama telah mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik di negara mana pun, dan mampu mengatur hubungan antarnegara, kata peneliti Indonesian Consortium for Religious Studies Dicky Sofjan.

"Perkembangan yang signifikan dapat dilihat dari gerakan keagamaan di setiap negara Asia Tenggara yang telah menimbulkan kesadaran bagi pemerintah bahwa agama merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan khususnya dalam pembuatan kebijakan baik dalam maupun luar negeri," katanya di Yogyakarta, Sabtu.

Dalam beberapa kasus, menurut dia pada lokakarya "Engaging Southeast Asia: Religion, Public Affairs and Foreign Policy", kurangnya kerja sama antara negara dan agama sering menimbulkan konflik kepentingan.

Ia mengatakan berbagai kebijakan dan pendekatan yang diterapkan negara dalam hubungannya dengan agama dan isu-isu seputar keagamaan dianggap kurang efektif, bahkan tidak sesuai dengan situasi yang terjadi.

"Kondisi itu kemudian menimbulkan gesekan antara pemerintah dan kelompok keagamaan dalam masyarakat," katanya.

Menurut dia, berkembangnya kekuatan keagamaan di Asia Tenggara juga telah menjadi salah satu isu internasional dan menjadi perhatian dari banyak negara khususnya Amerika Serikat.

Amerika Serikat, kata dia, mempunyai sejarah hubungan kerja sama dengan negara di kawasan ASEAN sehingga merasa harus terus mengikuti perkembangan yang terjadi.

Ia mengatakan kebijakan Amerika Serikat mengenai `War on Terror` secara efektif dapat mengurangi ancaman langsung dari kelompok-kelompok yang mendapat stigma teroris.

"Namun di lain pihak kebijakan itu mendorong semakin tumbuhnya kelompok-kelompok ekstremis di Asia Tenggara," kata Dicky.

(B015)