Pembangunan jalur selatan Bantul terkendala titik sambung

Bantul (ANTARA Jogja) - Pembangunan jalur jalan lintas selatan di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bagian timur masih terkendala karena belum diketahui titik sambung yang menghubungkan dengan Kabupaten Gunung Kidul.

"Selama titik sambung dari Gunung Kidul belum ditentukan, maka proses pembebasan tanah untuk pembangunan jalur jalan lintas selatan belum bisa dilanjutkan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul Tri Saktiyana, Kamis.

Menurut dia, titik sambung jalur jalan lintas selatan yang menghubungkan Bantul-Gunung Kidul diperlukan untuk menentukan garis lurus ketika jalur selatan akan melewati perbatasan antardua kabupaten itu.

"Belum ditemukannya titik sambung kemungkinan karena masih adanya tarik ulur antara pemkab dengan warga yang akan terkena dampak pembangunan, terkait ganti rugi tanah, sehingga belum ada kesepakatan," katanya.

Ia mengatakan proyek pembangunan jalur jalan lintas selatan sebagai rencana pembangunan jangka panjang dari pemerintah pusat ini, di wilayah Bantul akan melewati sepanjang pesisir selatan yang mencapai 17 kilometer.

Namun, kata dia, sampai saat ini pembangunan jalur jalan tersebut baru terealisasi sekitar empat hingga lima kilometer, sehingga dipastikan untuk merampungkan proyek itu akan membutuhkan waktu yang lama.

"Penawaran harga tanah dari warga yang mematok harga tinggi, merupakan spekulasi yang cukup menggiurkan, dan di beberapa lokasi masih harus dibicarakan dengan warga," katanya.

Menurut dia, setidaknya tahun ini telah dianggarkan sebesar Rp3 miliar untuk pembebasan tanah, yang bersumber dari APBD Bantul dan "sharing" dengan Pemerintah Provinsi DIY.

"Anggaran sebesar itu, sekitar 90 persennya dari APBD provinsi, kemudian 10 persen atau sebesar Rp300 juta dari Bantul. Pada tahun depan diusulkan anggaran untuk pembebasan tanah tidak jauh berbeda dengan tahun ini," katanya.

Ia mengatakan ruas jalur jalan lintas selatan bagian barat akan menghubungkan dengan wilayah Kabupaten Kulon Progo, dan untuk itu diharapkan masyarakat yang terkena dampaknya bisa kooperatif, sehingga memudahkan proses pembangunan.

"Di beberapa lokasi memang ada warga yang mematok harga hingga Rp300.000 per meter, jelas itu akan memberatkan pemerintah. Maka dari itu, kami perlu membicarakan dengan warga," katanya.

(KR-HRI)