Komisi A terus "kejar" LPJ dana hibah

Jogja (Antara Jogja) - Komisi A DPRD Kota Yogyakarta terus "mengejar" laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepemudaan kepada lima kelompok yang hingga kini belum juga diterima lembaga legislatif itu.

"Kami tetap meminta laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah kepemudaan. Paling lambat Selasa (11/11) sudah kami terima," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Chang Wendryanto di dalam rapat dengan Kantor Kesatuan Bangsa di Yogyakarta, Senin.

Menurut Chang, Kantor Kesatuan Bangsa belum pernah sekalipun menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepemudaan, meskipun sudah kerap diminta.

Dana hibah kepemudaan yang disiapkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut berjumlah total Rp300 juta yang kemudian diberikan kepada lima kelompok.

Namun, lanjut Chang, Komisi A DPRD Kota Yogyakarta masih memiliki keraguan terhadap pemberian hibah kepada satu kelompok yang mengatasnamakan Indonesia Offroad Federasi (IOF).

"Di dalam proposal, tidak disebutkan alamat secara jelas, namun dana tetap bisa dikeluarkan. Kami juga menerima protes dari asosiasi dengan nama yang sama yaitu Indonesian Offroad Federation (IOF) yang menyatakan tidak menerima dana yang dimaksud," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa Ari Nugroho menyatakan, dari lima kelompok yang ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial, terdapat dua kelompok yang mengembalikan dana yaitu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gondomanan dan Silaturahmi Antar Warga Kauman dengan total nilai Rp50 juta.

"Ada yang dikembalikan dalam bentuk uang tunai, dan ada yang mengembalikan dalam bentuk cek. Kami memberikan cek untuk pencairan bantuan," tuturnya.

Sementara itu, kelompok yang sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban adalah Ikatan Perempuan Mawar Merah Gondokusuman yang memperoleh bantuan Rp85 juta dan Forum Nom Noman Nol Kilometer yang memperoleh bantuan Rp80 juta.

"Laporan dari dua kelompok itu sudah ada sejak bulan lalu," katanya.

Sedangkan untuk IOF belum menyerahkan laporan. "Kami akan kembali melayangkan surat untuk meminta laporan pertanggungjawabannya. Sudah dua kali kami minta namun belum ada jawaban," ujarnya.

(E013)