Jogja (Antara Jogja) - Presiden terpilih Joko Widodo perlu membentuk Kementerian Desa yang bertugas khusus meningkatkan pembangunan dan produktivitas desa, kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Erwan Agus Purwanto.
"Meskipun masyarakat kita semakin hari semakin urban, namun desa masih menjadi proporsi terbesar di wilayah kita, dan selama ini kurang diperhatikan," katanya di Yogyakarta, Jumat.
Ia mengharapkan dengan menunjuk menteri yang khusus mengurusi desa, maka desa bisa lebih memiliki daya saing serta produktivitas yang tinggi.
Dia mengatakan untuk ikut bersaing dalam tantangan global, desa harus mampu bersinergi serta memiliki interkonektivitas dengan desa-desa yang lain.
"Oleh karena itu kita harus punya menteri yang mengurus persoalan desa, tidak sekadar desa sebagai wilayah teritori, tetapi desa yang memiliki sinergi interkonektivitas dengan desa-desa yang lain, sehingga mendorong `competitiveness` masing-masing desa," kata dia.
Terkait dengan keberadaan Undang-Undang Desa, menurut dia, menjadi momentum yang tepat untuk menindaklanjuti dengan membentuk Kementerian Desa.
Menurut dia, dengan dinaungi kementerian khusus, desa akan mampu dikaitkan dengan jaringan ekonomi global sehingga memiliki daya saing tinggi.
Dengan demikian, katanya, lapangan kerja akan tercipta dengan sendirinya.
"Sehingga itu akan sejalan dengan ide Jokowi lainnya, yakni mengenai penciptaan lapangan pekerjaan," kata dia.
Dia menilai selama ini pedesaan masih belum terbiasa memproduksi, namun justru menjadi incaran produk-produk luar negeri sebagai pangsa pasar yang menjanjikan.
"Kalau kita analisis secara mendetail, komoditas-komoditas asing itu justru menyerbu pedesaan, sementara di sisi lain desa tidak bisa menjual keluar, saya kira ini penting kalau nanti ada kementerian desa," kata dia.
(KR-LQH)
Berita Lainnya
Awas, ada surel "phishing" atas namakan SATUSEHAT
Kamis, 2 Mei 2024 6:14 Wib
Pemerintah siapkan Duta Petani Muda percepat regenerasi petani RI
Kamis, 2 Mei 2024 6:08 Wib
Pemerintah terbitkan 38.194 sertifikat tanah elektronik
Rabu, 1 Mei 2024 16:13 Wib
Pasir sedimentasi laut di Indonesia belum diekspor
Senin, 29 April 2024 20:18 Wib
Pemerintah perlu mengusut peserta Program PPDS depresi
Jumat, 26 April 2024 6:01 Wib
Pembangunan hunian di IKN dipercepat
Selasa, 23 April 2024 0:21 Wib
LEMIGAS menginisiasi teknologi "Greentech Foaming Agent" sumur tua di RI
Minggu, 21 April 2024 10:57 Wib
Menko Polhukam kumpulkan panglima-pejabat kementerian rembuk Papua
Sabtu, 20 April 2024 6:36 Wib