Pengamat: visi pemerintah pusat-daerah perlu disingkronkan

Jogja (Antara Jogja) - Pemerintah pusat perlu menyinkronkan visi dengan pemerintah daerah serta kabupaten/kota agar program prioritas pemerintah mampu direalisasikan dengan baik, kata pengamat pemerintahan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Nikolaus Loy.

"Perlu ada sinkronisasi dan kontrol apakah program unggulan presiden seperti Nawa Cita mampu diimplementasikan atau tidak di daerah," kata Nikolaus di Yogyakarta, Rabu.

Dia menilai, problem pembangunan daerah sering tidak singkron dengan visi pemerintah pusat disebabkan tidak adanya kerjasama yang komprehensif.

Menurut dia, pemerintah daerah, serta kabupaten/kota perlu dipastikan tidak akan memunculkan regulasi yang justeru menghambat implementasi agenda-agenda pembangunan unggulan presiden itu.

"Jangan sampai justeru birokrasi di daerah menghambat program Nawa Cita," kata dia.

Koordinasi perlu diperkuat, sebab menurut dia, koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah selama ini memiliki kesan belum secara maksimal dibangun khususnya terkait rencana pembangunan. Salah satu bukti kurangnya koordinasi itu, misalnya di bidang kesehatan yakni masih tingginya angka kematian ibu di daerah.

"Ke depan perlu ada penghargaan bagi daerah yang berhasil atau berprestasi. Sebaliknya, daerah juga perlu mendapat sanksi bila tidak menerapkan program pemerintah," kata dia.

Menurut dia, meskipun terdapat konsep desentralisasi atau otonomi daerah, bukan berarti terdapat sekat antara pemerintah pusat dan daerah. Pengawasan dari pusat ke daerah, menurut dia, tetap perlu diperkuat.

"Dengan prinsip desentralisasi pemerintahan yang dibangun sejak 1999, bukan berarti pengawasan pusat ke daerah porsinya berkurang," kata Nikolaus

(T.KR-LQH)