Jakarta (Antara) - Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengumpulkan petugas lapangan setiap kecamatan di lima wilayah kota untuk mengantisipasi pendatang baru yang rentan menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baru.
"Dengan mengumpulkan petugas lapangan ini, mereka bisa menyisir wilayahnya masing-masing sampai ke pemukiman. Ini agar kami bisa mendeteksi dini. Jadi kami bisa menghalau dari awal," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Masrokhan dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pendatang baru yang rentan menjadi PMKS, biasanya tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki saudara, tidak memiliki tempat tinggal dan seterusnya. Intinya tidak ada jaminan untuk bisa bertahan di Jakarta.
"Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Petugas kami akan ikut mendeteksi dini terhadap pendatang baru yang rentan menjadi PMKS," kata Masrokhan.
Apabila telah dideteksi dini, lanjutnya, pendatang baru yang tidak mampu bertahan di Jakarta dan tidak punya ongkos pulang akan masuk kategori orang terlantar. Mereka akan dipulangkan ke daerah asal, katanya.
"Ini sebelum mereka mengemis di jalanan, karena tidak punya pekerjaan di Jakarta sedangkan mereka butuh makan, akhirnya mereka mengemis. Maka lebih baik kita pulangkan dan mendapat pekerjaan yang lebih baik di Jakarta," kata Masrokhan.
Selain itu, Dinsos juga mendorong pendatang baru ini untuk tinggal di rumah susun. Ini sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta. Kepada pendatang baru yang telah memiliki pekerjaan namun kesulitan mencari tempat tinggal agar tidak mendirikan rumah di bantaran kali, kolong jembatan atau kawasan kumuh, katanya.
"Untuk itu kami menyampaikan agar petugas di lapangan mampu mensosialisasikan terkait pendatang baru ini kepada camat, lurah, RT dan RW setempat. Agar kita bisa bersinergi mengantisipasi adanya urbanisasi pascalebaran," kata Masrokhan.***2***(S035)
