Bakesbangpol DIY petakan potensi konflik Gunung Kidul

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melakukan koordinasi terkait dengan pemetaan potensi konflik di wilayah tersebut.

Kepala Subbagian Program Bakesbangpol DIY Sri Supantini di Gunung Kidul, Senin, mengatakan dari kajian PSKK UGM ada lima potensi konflik, di antaranya politik, ekonomi, pemerintahan, premanisme, dan sosial budaya.

Pihaknya melakukan kegiatan Focuc Group Discussion Penyusunan Rencana Aksi Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Gunung Kidul.

"Lima segmen ini dapat dikerucutkan lagi menjadi dua, yakni konflik komunal dan kelompok," kata Sri Supantini.

Ia mengatakan potensi kerawanan paling banyak dilakukan oleh kelompok.

Salah satu contoh potensi konflik di Gunung Kidul, yakni konflik pendirian rumah ibadah.

"Sebagian besar dilakukan kelompok," katanya.

Ia mengaku belum bisa memberikan data yang pasti terkait dengan potensi konflik karena datanya berada di kantor.

"Potensi konflik tidak hanya di Gunung Kidul," katanya.

Pihaknya melakukan langkah monitoring dan evaluasi untuk Pemerintah DIY. Nantinya juga akan dibentuk rencana aksi di kabupaten/kota.

Selain itu, pihaknya melakukan monitoring hasil kajian dari PSKK UGM sebagai acuan, apakah konflik yang ada sudah diselesaikan atau belum.

Ia mengatakan penyelesaian konflik oleh masing-masing wilayah.

"Rencana aksi yang dibentuk di kabupaten hingga lingkup kecamatan maka bisa menanggulangi dan mengurangi potensi konflik yang ada," katanya.?

Sekretaris Bakesbangpol Gunung Kidul Wahyu Nugroho mengatakan kegiatan Focuc Group Discussion Penyusunan Rencana Aksi Peta Peruubahan Sosial dan Potensi Konflik oleh Kesbangpol DIY itu, tidak hanya melibatkan pegawai di lingkup pemkab dan kecamatan. ***2***



(U.KR-STR)