Jakarta (Antaranews Jogja) - Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran Rp20 triliun untuk membangun infrastruktur pascapanen yang nantinya akan dikelola oleh empat perusahaan di BUMN Pangan untuk menyerap hasil panen petani.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai Ratas Pembahasan Modernisasi Industri Beras di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta, Selasa, mengatakan sinergi empat BUMN Pangan diharapkan dapat memotong rantai pasok penyerapan gabah petani dan menekan harga beras di tingkat konsumen.
Empat BUMN Pertanian itu ialah PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pupuk Indonesia Pangan dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).
"Kami tujuannya adalah mempercepat proses pascapanen. Kita akan fokuskan pada pemberian 'dryer', 'combine harvester', 'rice milling unit' dan 'packaging'-nya agar petani bisa mendapatkan harga yang baik," tutur Amran.
Keempat perusahaan pelat merah tersebut memang telah ditugaskan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam menyerap gabah kering panen petani di berbagai wilayah guna memotong rantai pasok dan menekan tingginya harga beras akibat ulah tengkulak.
Pembangunan infrastruktur pascapanen ini pun akan mempercepat proses serap gabah, terutama bagi BUMN yang tidak memiliki sarana pascapanen.
Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (SHS), Syaiful Bahri, menyambut baik keputusan Mentan yang berencana membangun sarana pascapanen senilai Rp20 triliun dan menyerahkan pengelolaannya pada BUMN Pangan.
"Rapat tadi untuk membangun infrastruktur, jadi nyambung sama kita karena kita gak ada infrastruktur rice millingnya, tapi dryer dan gudang kami sudah ada," ujar Syaiful.
Ia menambahkan pengelolaan infrastruktur pascapanen dari Kementerian Pertanian itu masih menunggu keputusan rapat lanjutan dari Kementerian Keuangan.
"Pak Menteri setuju kalau infrastruktur yang direncanakan Rp20 triliun untuk diserahkan pengelolaannya pada BUMN Pangan, tapi tidak semuanya, paling tidak antara Pertani dan SHS," ucapnya.
