Yogyakarta (ANTARA) - Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Yogyakarta yang diberi nama Kenari kini dapat diakses setiap hari, mulai Senin hingga Jumat dan masyarakat akan dilayani secara langsung oleh konselor maupun psikolog.
“Kegiatan konsultasi bisa dilayani dari Senin hingga Jumat mulai pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB. Layanan konsultasi diberikan secara gratis,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta Edy Muhammad di Yogyakarta, Selasa.
Sebelumnya, saat Puspaga Kenari tersebut dibuka pada awal Desember 2019, layanan baru diberikan pada hari-hari tertentu saja yaitu Senin, Rabu, dan Jumat, namun kini layanan konsultasi bisa diakses setiap hari.
Menurut dia, nama Kenari untuk Puspaga Kota Yogyakarta tersebut bukan semata-mata disematkan karena Puspaga terletak di Kompleks Balai Kota Yogyakarta yang berada di Jalan Kenari, tetapi juga memiliki arti tersendiri yaitu Keluarga ”Ngayomi” Asah Asih Asuh dan Harmonis.
Baca juga: Kecamatan di Yogyakarta diminta intensifkan pengawasan pondokan antisipasi pelanggaran
Sekretariat Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kenari Yogyakarta kini menempati salah satu ruangan di lantai dua Gedung PKK Kota Yogyakarta yang baru selesai dibangun pada akhir Desember 2019 dan kemudian diresmikan oleh Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti pada Selasa (4/2).
Puspaga, lanjut Edy, merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga karena masyarakat dapat menyampaikan atau melakukan konsultasi atas berbagai masalah rumah tangga yang berpotensi mengarah pada tindak kekerasan dalam rumah tangga.
“Dengan berbicara dengan konselor atau psikolog, maka masyarakat dapat dibantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi sehingga terhindar dari potensi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dalam peresmian Gedung PKK Kota Yogyakarta berpesan agar PKK meningkatkan peran aktif mereka di masyarakat untuk pencegahan “klitih” atau kekerasan jalanan yang dilakukan anak usia sekolah karena semakin mengkhawatirkan.
“Saya tidak mau julukan Kota Yogyakarta yang sudah banyak, mulai dari Kota Pendidikan, Kota Pariwisata, Kota Budaya, Kota Gudeg dan sebutan-sebutan lain yang bernilai positif itu bertambah dengan julukan Kota Klitih yang negatif,” katanya.
Baca juga: Pemkot belum terima permohonan alih bangunan jadi "guest house"
Oleh karenanya, Haryadi mengajak kader PKK dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan klitih sejak dari hulu yaitu dengan mempererat keharmonisan keluarga sehingga anak memperoleh perhatian yang cukup dari orang tua dan lingkungan.
Sedangkan Gedung PKK tersebut dibangun menggunakan dana APBD Kota Yogyakarta 2019 sebanyak Rp2,9 miliar. Bangunan dua lantai dengan luas sekitar 600 meter persegi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu empat bulan.
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta Tri Kirana Muslidatun menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena mendapatkan fasilitas berupa gedung yang bagus dan dilengkapi dengan banyak fasilitas untuk mendukung program dan kegiatan yang sudah direncanakan.
