Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong seluruh instansi yang masuk dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk bersama-sama menyusun strategi pengendalian inflasi yang tidak hanya merespon dinamika sesaat tetapi mampu diterapkan sebagai strategi jangka panjang.
“Ada beberapa poin penting dalam pengendalian inflasi daerah yang perlu menjadi fokus perhatian agar kondisi inflasi di Yogyakarta benar-benar terkendali. Salah satunya penyusunan strategi jangka panjang,” kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya saat FGD Pengendalian Inflasi di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, sebagian besar kebijakan inflasi yang disusun saat ini lebih ditujukan untuk merespon kondisi atau dinamika pasar yang biasanya bersifat sesaat.
Baca juga: Presiden Jokowi: Inflasi tertahan 4,94 persen karena didukung subsidi
Oleh karenanya, lanjut dia, dibutuhkan strategi jangka panjang sebagai road map pengendalian inflasi daerah yang bisa disusun berdasarkan hasil riset pola konsumsi masyarakat di Kota Yogyakarta.
“Kelompok masyarakat di Kota Yogyakarta cukup beragam dan ada tambahan dari mahasiswa luar daerah hingga wisatawan yang datang. Tentunya, perilaku konsumsi mereka juga berbeda-beda sehingga perlu dilakukan kajian secara menyeluruh,” katanya.
Sebagai kota konsumen, Aman menyebut, distribusi barang yang lancar untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Kota Yogyakarta menjadi faktor penting untuk pengendalian inflasi.
“Jika distribusi lancar, maka pasokan barang di Kota Yogyakarta akan terjaga dan harga di pasar bisa dikendalikan. Perlu diingat bahwa tiga pasar tradisional di Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai barometer pemantauan inflasi,” katanya.
Kenaikan harga bahan pokok di ketiga pasar tradisional tersebut, Pasar Beringharjo, Kranggan, dan Demangan otomatis akan mempengaruhi tingkat inflasi secara umum di seluruh DIY.
Baca juga: Bamsoet ingatkan pemerintah tak boleh lalai soal kenaikan inflasi
Keberadaan kios Segoro Amarta di Pasar Beringharjo, Kranggan, dan Demangan juga perlu dikuatkan kembali sebagai dukungan psikologis untuk pengendalian harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional.
Edukasi kepada konsumen, lanjut Aman, juga diperlukan sehingga konsumen tidak lagi tergantung hanya pada satu jenis bahan kebutuhan pokok saja karena akan memicu inflasi jika suatu saat terjadi kelangkaan untuk produk tersebut.
“Pendekatan di sektor penegakan hukum juga dibutuhkan agar penetapan harga bahan pokok tidak menjadi monopoli salah satu pihak saja,” katanya.
Ia berharap, strategi pengendalian inflasi daerah bisa disusun sesegera mungkin untuk menghadapi dinamika pasar yang berpotensi memicu inflasi lebih tinggi pada triwulan ketiga dan keempat 2022.
Berdasarkan data Bappeda Kota Yogyakarta, tingkat inflasi di Kota Yogyakarta hingga Juli mencapai 5,7 persen atau melebihi inflasi nasional sebesar 4,94. Faktor penyebab utama adalah meningkatnya harga untuk komoditas makanan, minuman, dan tembakau.
Selain itu, BI juga mencatat pergerakan grafik inflasi di Kota Yogyakarta biasanya akan mengalami kenaikan pada pertengahan dan akhir tahun bertepatan dengan libur sekolah dan libur akhir tahun atau saat puncak kunjungan wisata ke Yogyakarta.
Grafik inflasi akan mengalami penurunan pada Maret-April saat panen raya serta pada Agustus-September dan kembali berangsur naik hingga akhir tahun.
Baca juga: Gubernur BI: Rupiah termasuk mata uang paling stabil di dunia
Pemkot Yogyakarta siap susun strategi jangka panjang kendalikan inflasi
Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya saat memimpin FGD pengendalian inflasi bersama TPID setempat, Kamis (18/8/2022) (ANTARA/Eka AR)
